Aceh, ERANASIONAL.COM – Wapres Gibran Rakabuming Raka memulai kunjungan kerja ke Aceh pada Kamis (6/8/2026) dengan meninjau sejumlah proyek rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang dibangun pascabencana di wilayah Sumatra.
Rombongan terbatas Wakil Presiden berangkat dari Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 06.00 WIB menuju Aceh.
Agenda pertama Gibran setibanya di Aceh adalah mengunjungi proyek pembangunan Jembatan Kuta Blang di Kabupaten Bireuen.
Infrastruktur tersebut menjadi salah satu proyek prioritas pemerintah dalam mempercepat pemulihan akses transportasi masyarakat di kawasan terdampak bencana.
Kedatangan Gibran disambut antusias warga yang telah menunggu di lokasi. Wapres menyempatkan diri menyapa, menyalami, serta berdialog langsung dengan masyarakat untuk mendengarkan kondisi yang mereka hadapi.
Dalam kesempatan itu, Gibran menegaskan pemerintah tetap berkomitmen memberikan perhatian kepada masyarakat yang terdampak bencana.
Menurutnya, percepatan pembangunan infrastruktur, terutama jembatan dan fasilitas publik lainnya, menjadi fokus utama agar aktivitas serta mobilitas warga dapat kembali normal.
Usai berdialog dengan masyarakat, Gibran menerima pemaparan dari Kementerian Pekerjaan Umum mengenai progres pembangunan Jembatan Kuta Blang beserta tahapan pekerjaan yang sedang berjalan.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra meminta seluruh kementerian dan lembaga yang telah memperoleh alokasi anggaran segera mempercepat pelaksanaan program di lapangan.
“Saya sekali lagi berharap rekan-rekan kepala pimpinan kementerian/lembaga yang sudah tersalurkan anggarannya agar segera bekerja cepat untuk mengeksekusi program kegiatan,” ujar Tito dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Tito menjelaskan, dari total 32 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi, sebanyak 16 instansi telah menerima anggaran untuk memulai programnya.
Kementerian dan lembaga tersebut meliputi BMKG, BNPB, BPS, Kemendagri, Kemendikdasmen, Kemenhub, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian PU, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Kementerian PANRB.
Program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra dijadwalkan berlangsung sepanjang 2026 hingga 2028 dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp100,1 triliun.
Rencana tersebut disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan usulan kebutuhan dari daerah-daerah terdampak melalui kementerian dan lembaga terkait.
Untuk memperkuat koordinasi, Tito menyatakan pemerintah pusat akan menyerahkan rincian program masing-masing kementerian dan lembaga kepada pemerintah daerah.
Langkah ini diharapkan dapat membantu pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota menyusun program penanganan yang belum terakomodasi dalam kebijakan pemerintah pusat.
Selain itu, Tito mengusulkan agar pemerintah daerah memperoleh tambahan dana transfer ke daerah (TKD) pada 2026 sehingga proses rehabilitasi dapat berjalan bersamaan dengan program kementerian dan lembaga.
Menurutnya, pemerintah daerah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat telah menerima tambahan TKD sebesar Rp10,6 triliun yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung penanganan pascabencana.
Di luar itu, pemerintah pusat juga mengalokasikan belanja tidak terduga (BTT) senilai Rp268 miliar atas arahan Presiden Prabowo Subianto.
Tito menekankan agar seluruh anggaran tersebut digunakan secara optimal untuk mendukung mitigasi dan penanganan bencana di daerah.
“Jadi, kalau saya bilang kapal kecilnya itu, yang Rp10,6 triliun dan bantuan presiden Rp268 miliar dibagikan kepada pemda. Itu kapal kecil. Kapal besarnya adalah dari kementerian/lembaga,” kata Tito. []
Komentar (0)