ANEH bin ajaib! Belum lagi reda diskursus publik soal program Makan Bergizi Gratis (MBG), tiba-tiba pemerintah meluncurkan agenda membuka 13.000 dapur MBG (SPPG) baru.
Satuan pelayanan tersebut diprioritaskan dibangun di daerah-daerah dengan prevalensi tengkes tinggi serta di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Sama seperti ketika dulu program ini diluncurkan, tidak ada yang salah dengan niat dan argumentasinya. Namun, coba kita perhatikan.
Dalam setiap organisasi yang sehat, terdapat satu prinsip yang hampir tidak pernah diperdebatkan. Sebelum diperbesar, sistem itu harus terlebih dahulu dibuktikan mampu bekerja dengan baik.
Perusahaan tidak akan membuka ribuan cabang baru apabila model bisnisnya belum stabil. Rumah sakit tidak akan memperluas jaringan pelayanannya apabila standar keselamatan pasien masih bermasalah.
Maskapai penerbangan tidak akan membeli ratusan pesawat baru ketika sistem pemeliharaan armadanya belum benar-benar mampu menjamin keselamatan penerbangan.
Logikanya sederhana. Ekspansi tidak pernah dimaksudkan untuk memperbaiki kelemahan sistem. Ekspansi adalah tahap lanjutan setelah kelemahan-kelemahan tersebut berhasil diatasi.
Prinsip yang sama seharusnya berlaku dalam kebijakan publik. Program pemerintah, sebaik apa pun niatnya, memerlukan proses yang runtut.
Baca juga: Putusan MK, Jalan Keluar Terhormat Presiden Mendesain Ulang MBG
Ia dimulai dari perancangan kebijakan, dilanjutkan dengan implementasi, kemudian dievaluasi secara menyeluruh, dan baru setelah itu diperluas.
Urutan ini bukan sekadar prosedur administratif, melainkan mekanisme untuk memastikan bahwa setiap kelemahan dapat dikenali dan diperbaiki sebelum dampaknya meluas.
Dalam bahasa sederhana, negara harus belajar terlebih dahulu sebelum memperbesar pekerjaannya.
Karena itu, rencana pemerintah membangun 13.000 dapur baru untuk Program MBG menghadirkan sebuah paradoks yang sulit diabaikan.
Di tengah berbagai persoalan implementasi yang masih menjadi perhatian publik – mulai dari keamanan pangan, kualitas tata kelola, efektivitas pengawasan, hingga perdebatan mengenai keberlanjutan pembiayaannya – jawaban yang dipilih justru memperluas program dalam skala yang jauh lebih besar. Bukan konsolidasi, bukan evaluasi menyeluruh, melainkan ekspansi.
Di sinilah letak persoalan sesungguhnya. Dalam tata kelola publik yang sehat, ekspansi dilakukan setelah sistem terbukti bekerja.
Dalam kasus MBG, pemerintah justru ingin melakukan ekspansi terbesar ketika sistem yang ada masih dipenuhi persoalan.
Ekspansi Bukan Obat bagi Sistem yang BermasalahHarus diakui bahwa tujuan MBG sangat mulia. Tidak ada alasan untuk menolak upaya negara memperbaiki kualitas gizi anak-anak Indonesia.
Investasi terhadap kesehatan dan kualitas sumber daya manusia memang merupakan fondasi penting bagi masa depan bangsa.
Namun, dalam kebijakan publik, niat baik tidak pernah cukup. Yang menentukan keberhasilan program bukan hanya apa yang ingin dicapai, tetapi bagaimana program tersebut dijalankan.
Selama beberapa waktu terakhir, implementasi MBG telah menghadapi berbagai tantangan yang tidak bisa dianggap sepele.
Kasus keracunan makanan di sejumlah daerah, persoalan pengawasan keamanan pangan, perdebatan mengenai tata kelola penyelenggara, hingga berbagai kritik terhadap mekanisme pengadaan menunjukkan bahwa sistem yang menopang program ini masih membutuhkan banyak penyempurnaan.
Komentar (0)