JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, menyoroti kesiapan pemerintah hadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Gunung Bromo yang kian meluas hingga Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.
"Kebakaran di Bromo menjadi pengingat bahwa karhutla bukan lagi sekadar ancaman, tetapi kenyataan yang berlangsung di berbagai daerah. Medan terjal, angin kencang, dan keterbatasan peralatan pemadaman menunjukkan masih adanya kesenjangan antara skala ancaman dan kesiapan sarana yang harus segera dibenahi pemerintah," kata Slamet dalam keterangannya, Rabu (5/8/2026).
Baca juga: BNPB Kaji Operasi Modifikasi Cuaca untuk Padamkan Kebakaran Hutan di Gunung Bromo
Slamet memastikan Komisi IV DPR RI akan mengawal kesiapsiagaan pemerintah, khususnya Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan BNPB.
Ia menilai, penutupan sebagian akses wisata Bromo demi keselamatan wisatawan merupakan langkah tepat, tetapi penanganan karhutla tidak boleh hanya bersifat reaktif.
"Yang kita butuhkan adalah pencegahan dini yang terukur melalui patroli terpadu, deteksi hotspot berbasis satelit, ketersediaan peralatan modern di titik rawan, serta kesiapan Operasi Modifikasi Cuaca selagi masih ada awan potensial," ujarnya.
Baca juga: Kebakaran Gunung Bromo Meluas Hingga 50 Hektare, Api Belum Padam
Mengutip data BMKG, terdapat 4.900 titik panas hingga 28 Juli 2026. Risiko karhutla diprediksi meningkat pada Agustus–September, terutama di Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua Selatan.
Ia juga menyoroti kejadian karhutla yang didoominasi oleh kebakaran lahan gambut pada semester pertama 2026.
"Kebakaran di lahan gambut juga menjadi alarm serius karena bara di bawah permukaan sangat sulit dipadamkan dan dapat kembali muncul," ucapnya.
Baca juga: BNPB Siapkan 2 Helikopter Water Bombing, Atasi Kebakaran Hutan di Gunung Bromo
Politikus PKS itu mendorong penguatan penegakan hukum terhadap pembukaan lahan dengan cara membakar, perbaikan tata kelola air gambut, serta memastikan anggaran pengendalian karhutla efektif di lapangan.
Ia menegaskan Komisi IV akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan menagih pertanggungjawaban atas capaian program pengendalian karhutla.
"Kita memiliki data dan perangkat. Yang dibutuhkan sekarang adalah keseriusan, kecepatan bertindak, serta koordinasi pusat dan daerah untuk melindungi lingkungan, kesehatan masyarakat, dan komitmen penurunan emisi Indonesia," tegasnya.
Kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) belum bisa dipadamkan hingga Rabu (5/8/2026).
Baca juga: Kebakaran Gunung Bromo, Tarif Trip Berpotensi Naik Jika Akses Jemplang Ditutup Lama
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan bahwa luas kebakaran hutan sudah mencapai 50 hektare.
"Berdasarkan pengamatan tadi sekitar 50 hektare yang terbakar, nanti biasanya dari TNBTS akan ditinjau menggunakan drone untuk menghitung luasan kebakaran," kata Sadono di Malang, Rabu.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
Komentar (0)