Kasatgas Tito Imbau 16 Kementerian/Lembaga Segera Eksekusi Rehab-Rekon Pascabencana Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera mengimbau 16 kementerian/lembaga segera mengeksekusi program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana Sumatra.

Dia menyebutkan, dari 32 kementerian/lembaga yang menjadi pelaksana rencana induk (renduk) rehab-rekon, sebanyak 16 di antaranya telah menerima alokasi anggaran.

BACA JUGA: Kasatgas Tito Sampaikan Progres Pemulihan Pascabencana Sumatra Tunjukkan Kemajuan

Pesan itu disampaikan Tito saat Konferensi Pers Pemerintah: Update Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)/Program Prioritas serta Percepatan Fase Pemulihan Permanen Pascabencana Sumatra di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta, Rabu (5/8).

BACA JUGA: Percepat Pemulihan Pascabencana, Kasatgas Tito Minta Hibah Antardaerah Tuntas Pekan Depan

“Saya sekali lagi berharap rekan-rekan kepala pimpinan kementerian/lembaga yang sudah tersalurkan anggarannya agar segera bekerja cepat untuk mengeksekusi program kegiatan,” ujar Tito.

Berdasarkan data yang dipaparkan, 16 kementerian/lembaga tersebut meliputi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan.

BACA JUGA: Mendagri Tegaskan Integritas Kepala Daerah Kunci Wujudkan Pemerintahan Bersih & Akuntabel

Selanjutnya Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Pusat Statistik, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan renduk, pelaksanaan rehab-rekon berlangsung mulai tahun 2026 hingga 2028 dengan kebutuhan anggaran Rp 100,1 triliun.

Dokumen tersebut disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dengan menghimpun usulan kebutuhan dari masing-masing daerah terdampak melalui kementerian/lembaga terkait.

Lebih lanjut, Tito mengungkapkan akan menyampaikan daftar rincian program kementerian/lembaga kepada Pemda terdampak.

Dengan demikian, provinsi maupun kabupaten/kota dapat menyesuaikan langkah penanganan yang belum dipenuhi oleh program pemerintah pusat.

Dia juga telah mengusulkan agar daerah terdampak memperoleh tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026 sehingga dapat melakukan penanganan secara paralel dengan kementerian/lembaga.

Dia menyebutkan, sementara dukungan daerah tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan tambahan TKD Rp10,6 triliun yang telah diterima oleh seluruh daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Tito mengingatkan agar anggaran tersebut digunakan untuk kepentingan mitigasi bencana.

Ditambah lagi, daerah juga telah mendapatkan bantuan dari Presiden berupa Belanja Tidak Terduga (BTT) sebanyak Rp 268 miliar.

“Jadi kalau saya bilang kapal kecilnya itu, yang 10,6 triliun, dan bantuan Presiden 268 miliar dibagikan kepada Pemda. Itu kapal kecil. Kapal besarnya adalah dari kementerian/lembaga,” jelasnya.

Lebih lanjut, Tito mengatakan, kementerian/lembaga yang belum menerima alokasi anggaran sesuai usulan agar segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan.

Pasalnya, Kementerian Keuangan telah menyiapkan anggaran untuk mendukung pelaksanaan rehab-rekon, khususnya pada 2026.

“Jangan sampai hanya masalah kekurangan dokumen pendukung, administrasinya, sehingga uangnya enggak disalurkan Menteri Keuangan, Menteri Keuangan menjamin uang ini, beliau (Menteri Keuangan) sudah menyiapkan,” jelasnya.

Turut hadir dalam kesempatan itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari, Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir, serta pejabat terkait lainnya. (mrk/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Mendagri Tito Sebut Integrasi Data Dukcapil Perkuat Perlindungan Sosial Tepat Sasaran