JAKARTA, KOMPAS — Belanja pemerintah masih menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tumbuh 5,29 persen pada triwulan II tahun 2026. Perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta kenaikan permintaan listrik dari rumah tangga hingga industri membantu menjaga laju ekonomi di tengah tekanan global dan melemahnya kontribusi ekspor.
Badan Pusat Statistik (BPS), Rabu (5/8/2026), mencatat produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada triwulan II-2026 tumbuh 5,29 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan II-2025 yang sebesar 5,12 persen, meski melambat dari triwulan I-2026 yang mencapai 5,61 persen.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, M. Edy Mahmud, mengatakan, nilai PDB atas dasar harga berlaku pada triwulan II-2026 mencapai Rp 6.552,1 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan sebesar Rp 3.576,2 triliun. "Kinerja ini ditopang oleh aktivitas ekonomi domestik," kata Edy dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Secara triwulanan, ekonomi tumbuh 3,73 persen setelah pada triwulan I mengalami kontraksi sebesar 0,77 persen. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi kumulatif sepanjang semester I-2026 mencapai 5,45 persen.
Menurut Edy, pola tersebut sejalan dengan siklus yang selama ini terjadi. Aktivitas ekonomi biasanya kembali meningkat pada triwulan kedua setelah melambat pada awal tahun.
Dari sisi lapangan usaha, hampir seluruh sektor ekonomi mencatat pertumbuhan positif. Hanya sektor pertambangan yang masih mengalami kontraksi sebesar 1,64 persen secara tahunan, melanjutkan penurunan pada triwulan sebelumnya.
Lima sektor utama, yakni industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan, masih menjadi penyumbang terbesar perekonomian nasional dengan kontribusi mencapai 63,73 persen terhadap PDB.
Namun, laju pertumbuhan tertinggi justru datang dari sektor yang berkaitan erat dengan aktivitas konsumsi domestik dan belanja pemerintah.
Lapangan usaha penyediaan listrik dan gas tumbuh 10,81 persen secara tahunan, didorong oleh meningkatnya penjualan listrik di hampir seluruh kelompok pelanggan, terutama rumah tangga, bisnis, dan industri.
Sementara itu, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh 10,60 persen. Pertumbuhan tersebut didukung oleh meningkatnya tingkat hunian hotel serta kinerja jasa boga yang membaik seiring semakin luasnya cakupan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sektor informasi dan komunikasi juga mencatat pertumbuhan tinggi sebesar 6,97 persen. Kinerja ini ditopang oleh semakin luasnya pemanfaatan layanan telekomunikasi di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, perdagangan, hingga aktivitas ekonomi digital.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa konsumsi domestik masih menjadi penyangga utama pertumbuhan ketika kondisi eksternal belum sepenuhnya pulih.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, perlambatan pertumbuhan dibandingkan triwulan pertama tidak terlepas dari tekanan ekonomi global. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah mendorong kenaikan harga minyak mentah sehingga biaya energi dan logistik meningkat.
Akibatnya, impor minyak dan gas melonjak, neraca perdagangan tertekan, dan kontribusi ekspor bersih terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi lebih kecil.
"Tekanan ini memperlemah kontribusi net ekspor terhadap pertumbuhan dan menjadi salah satu faktor yang menahan ekonomi pada kuartal II," ujar Yusuf.
Tekanan tersebut, menurut Yusuf, juga tercermin pada sektor manufaktur. Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia sempat terkontraksi ke level 46,9 pada Juni 2026, menandakan masih lemahnya aktivitas produksi dan permintaan, terutama di industri padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan keramik.
Meskipun PMI kembali memasuki zona ekspansif ke level 50,2 pada Juli, perbaikan tersebut dinilai baru menjadi sinyal awal sehingga belum cukup mengangkat kinerja manufaktur sepanjang triwulan II.
Yusuf mengingatkan, apabila tekanan terhadap sektor riil berlanjut, dampaknya dapat meluas ke pasar tenaga kerja melalui perlambatan penciptaan lapangan kerja formal dan meningkatnya risiko pemutusan hubungan kerja, terutama di sektor manufaktur.
Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah untuk terus menjaga daya beli masyarakat melalui percepatan belanja negara yang produktif, memperkuat stabilitas nilai tukar bersama Bank Indonesia, serta meningkatkan daya saing industri melalui pembiayaan yang lebih murah dan efisiensi biaya produksi.
"Dengan respons yang tepat, ruang perbaikan pada semester II masih terbuka meski kuartal II menunjukkan tekanan yang cukup kuat," kata Yusuf.
Komentar (0)