Enam Tantangan dalam Mewujudkan Government 5.0 Menurut BPK

jpnn.com - JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan bahwa penerapan tata kelola berbasis Environmental, Social, and Governance (ESG) serta transformasi menuju Government 5.0 menjadi fondasi penting dalam mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

Penegasan tersebut disampaikan dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Tahun 2025 kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Badan Karantina Indonesia (Barantin) di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Selasa (4/8).

BACA JUGA: Kalimat Anggota BPK Bobby Adhityo Rizaldi Seusai Digarap KPK

Pelaksana Tugas (Plt) Anggota IV BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana mengatakan pemeriksaan laporan keuangan tidak hanya bertujuan menghasilkan opini, tetapi juga memperkuat tata kelola keuangan negara agar lebih akuntabel, transparan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Opini Wajar Tanpa Pengecualian bukanlah tujuan akhir. Opini tersebut harus menjadi fondasi untuk terus memperkuat tata kelola, memperbaiki kelemahan yang masih ada, serta memastikan pengelolaan keuangan negara semakin efektif, efisien, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat," ujar Nyoman Adhi Suryadnyana.

BACA JUGA: KPK Periksa Anggota BPK Bobby Rizaldi dan Empat ASN Kasus Audit Muara Enim

Menurutnya, prinsip ESG harus menjadi acuan dalam pengelolaan seluruh sumber daya pemerintah, mulai dari keuangan negara, sumber daya manusia, aset, hingga kebijakan publik, sehingga mampu memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat dan generasi mendatang.

Selain itu, BPK juga menyoroti pentingnya transformasi menuju Government 5.0 melalui pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), analisis data, serta kolaborasi lintas sektor yang berorientasi pada masyarakat dan keberlanjutan.

BACA JUGA: Generasi Emas Institute Gelar Diskusi Kepemudaan Bahas Indonesia Emas 2045

Namun demikian, BPK mencatat masih terdapat enam tantangan dalam mewujudkan Government 5.0, yakni:

1. Belum meratanya kematangan transformasi digital

2. Fragmentasi data pemerintah

3. Keterbatasan talenta AI

4. Rendahnya integritas tata kelola

5. Kapasitas SDM yang masih perlu ditingkatkan

6. Isu keamanan siber dan kolaborasi antarlembaga.

"Government 5.0 membutuhkan pendekatan whole of government. Penerapan teknologi harus diiringi tata kelola yang kuat dan pengelolaan sumber daya yang berlandaskan prinsip ESG agar mampu mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045," katanya.

Dalam kesempatan itu, empat entitas yang menerima LHP atas Laporan Keuangan Tahun 2025 berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Meski demikian, BPK masih menemukan sejumlah permasalahan yang dikelompokkan ke dalam tiga isu strategis, yakni kelemahan pengendalian pengelolaan pendapatan, kas, belanja, hibah, perjalanan dinas, tunjangan, dan proses pembayaran; kelemahan dalam penatausahaan aset; serta ketidakpatuhan terhadap ketentuan pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan kontrak, pengelolaan hibah, pembayaran pekerjaan, maupun administrasi penerimaan negara.

Atas temuan tersebut, BPK telah memberikan sejumlah rekomendasi strategis yang diharapkan tidak hanya menyelesaikan permasalahan pada masing-masing entitas, tetapi juga mendorong perbaikan sistemik, memperkuat pengendalian intern, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset negara, serta membangun kepatuhan yang berkelanjutan.

BPK juga mengapresiasi komitmen kementerian dan lembaga selama proses pemeriksaan serta berharap sinergi yang telah terjalin dapat terus diperkuat guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang semakin berkualitas. (kkp/jpnn)