Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif Suhardiman Amby saat aktif menjabat diduga memotong tambahan penghasilan pegawai (TPP) aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuansing hingga 50 persen.
“Tadi disampaikan bahwa itu dilakukan pemotongan sampai sekitar 50 persen,” kata Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.
Selain itu, Taufik mengatakan berdasarkan penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik KPK, diketahui bahwa Suhardiman Amby diduga mengembalikan honor yang diterimanya dengan cara tertentu setelah audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kelebihan pembayaran.
“Untuk mengembalikan ini, ditemukan fakta bahwa staf-staf atau ASN di lingkungan Pemkab Kuansing ini diminta untuk menutupi atau menyumbang agar Bupati bisa mengembalikan uang sesuai temuan BPK,” katanya.
Baca juga: KPK dalami proses lelang jabatan Kadis PUPR hingga Sekda Kuansing
Oleh sebab itu, dia mengatakan KPK dalam penyidikan saat ini tengah mendalami temuan-temuan tersebut.
Sebelumnya, KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) dan Jakarta pada 29 Juni 2026 dengan mengamankan 10 orang. Operasi tersebut merupakan OTT ke-14 yang dilakukan KPK sepanjang 2026.
Suhardiman dan Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain kemudian menyerahkan diri kepada KPK pada 30 Juni 2026.
Pada 1 Juli 2026, KPK menetapkan Suhardiman, Zulkarnain, dan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant Ardiles sebagai tersangka dugaan suap terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi selama 2021-2026.
Selain dugaan suap, KPK juga menduga Suhardiman menerima gratifikasi terkait pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas.
Baca juga: KPK duga Suhardiman Amby kumpulkan 46.500 dolar Singapura untuk Menhut
Baca juga: KPK dalami proses lelang jabatan Kadis PUPR hingga Sekda Kuansing
“Tadi disampaikan bahwa itu dilakukan pemotongan sampai sekitar 50 persen,” kata Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.
Selain itu, Taufik mengatakan berdasarkan penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik KPK, diketahui bahwa Suhardiman Amby diduga mengembalikan honor yang diterimanya dengan cara tertentu setelah audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kelebihan pembayaran.
“Untuk mengembalikan ini, ditemukan fakta bahwa staf-staf atau ASN di lingkungan Pemkab Kuansing ini diminta untuk menutupi atau menyumbang agar Bupati bisa mengembalikan uang sesuai temuan BPK,” katanya.
Baca juga: KPK dalami proses lelang jabatan Kadis PUPR hingga Sekda Kuansing
Oleh sebab itu, dia mengatakan KPK dalam penyidikan saat ini tengah mendalami temuan-temuan tersebut.
Sebelumnya, KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) dan Jakarta pada 29 Juni 2026 dengan mengamankan 10 orang. Operasi tersebut merupakan OTT ke-14 yang dilakukan KPK sepanjang 2026.
Suhardiman dan Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain kemudian menyerahkan diri kepada KPK pada 30 Juni 2026.
Pada 1 Juli 2026, KPK menetapkan Suhardiman, Zulkarnain, dan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant Ardiles sebagai tersangka dugaan suap terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi selama 2021-2026.
Selain dugaan suap, KPK juga menduga Suhardiman menerima gratifikasi terkait pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas.
Baca juga: KPK duga Suhardiman Amby kumpulkan 46.500 dolar Singapura untuk Menhut
Baca juga: KPK dalami proses lelang jabatan Kadis PUPR hingga Sekda Kuansing
Komentar (0)