KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan data kependudukan yang akurat menjadi fondasi utama dalam mewujudkan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran.
Komitmen tersebut ditegaskan Tito dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Biak Numfor, Papua, selama tiga hari, mulai Jumat (31/7/2026) hingga Minggu (2/8/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Tito didampingi Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Nuh Al Azhar.
Kehadiran keduanya bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari upaya pemerintah mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Kunjungan itu juga dijadikan sebagai ajang memperkuat pemanfaatan data biometrik kependudukan sebagai dasar penetapan penerima bansos.
Salah satu agenda acara tersebut adalah pemberian arahan Mendagri kepada jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Biak Numfor di Kompleks Kantor Bupati, Brambaken, Distrik Samofa, Jumat (31/7/2026).
Baca juga: Mendagri Tito: Integrasi Data Dukcapil Perkuat Bansos Tepat Sasaran
Tito menegaskan, persoalan ketidaktepatan sasaran bansos dapat diatasi melalui integrasi data kependudukan yang akurat dan terverifikasi.
"Dengan sistem, itu bisa membaca lebih tepat dan lebih akurat, siapa yang layak menerima bantuan sosial dan siapa yang tidak,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (4/8/2026).
Ia menjelaskan, pemutakhiran data difokuskan pada masyarakat yang berada pada desil 1-4 sebagai kelompok prioritas penerima berbagai program perlindungan sosial pemerintah.
Tito mengatakan, pemanfaatan data biometrik akan meningkatkan akurasi penetapan penerima manfaat sekaligus meminimalkan potensi kesalahan penyaluran.
Adapun Biak Numfor merupakan salah satu daerah prioritas nasional dalam perluasan implementasi SPBE yang ditargetkan berjalan sebelum pertengahan Agustus 2026.
Baca juga: Mendagri Tito Bakal Audit Dulu Daerah yang Minta Tambahan DAU: Saya Enggak Mau Dibohongi
Oleh karena itu, Tito meminta seluruh perangkat daerah, aparat kampung, hingga kader pos pelayanan terpadu (posyandu) berperan aktif mengawal proses pemutakhiran data yang akan dilakukan oleh tim teknis di lapangan.
Ujung tombak penyaluran bansosDi sela kunjungan kerja tersebut, Direktur PIAK Muhammad Nuh Al Azhar memimpin kick-off meeting digitalisasi bansos bersama jajaran Pemkab Biak Numfor.
Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya kesiapan pemerintah daerah (pemda) dalam menyiapkan agen pendamping yang akan menjadi ujung tombak proses pendataan calon penerima bansos.
“Keberhasilan digitalisasi bansos tidak hanya bergantung pada aplikasi atau teknologi yang digunakan, tetapi terutama pada kualitas data kependudukan yang menjadi fondasinya,” ujar Nuh.
Komentar (0)