Pimpinan MPR Undang Presiden Prabowo Hadiri Sidang Tahunan pada Jumat 14 Agustus 2026

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR Ahmad Muzani bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/8).

Kehadiran Muzani bersama jajaran Pimpinan MPR untuk menyampaikan undangan menghadiri Sidang Tahunan MPR Tahun 2026 sekaligus berkonsultasi mengenai sejumlah agenda kenegaraan, termasuk konsep Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

BACA JUGA: Sempat Gagal Tahun Lalu, SMAN 2 Nabire Kini Juara LCC Empat Pilar MPR

Dalam pertemuan tersebut, Ketua MPR Ahmad Muzani didampingi para Wakil Ketua MPR, yakni Rusdi Kirana, Bambang Wuryanto, Lestari Moerdijat, Hidayat Nur Wahid, Eddy Soeparno, dan Abcandra Muhammad Akbar Supratman.

Turut hadir Plt. Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah, Deputi Bidang Administrasi MPR Heri Herawan, Kepala Biro Sekretariat Pimpinan MPR Hendry, serta Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi MPR RI Budi Muliawan.

BACA JUGA: Ingatkan Akademisi soal Publikasi Ilmiah, Waka MPR: Jangan Kejar Tayang dan Asal Masuk

Muzani mengatakan, pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kebangsaan sebagai bagian dari tradisi silaturahmi sekaligus konsultasi antarpemimpin lembaga negara.

"Kedatangan kami bertemu dengan Presiden merupakan bagian dari silaturahmi kebangsaan dan konsultasi di antara para pemimpin lembaga negara," ujar Muzani dalam keterangannya, Selasa (4/8).

BACA JUGA: Dialog di UGM, Waka MPR Tegaskan Urgensi Ketahanan Energi Sejajar Ketahanan Nasional

Pada kesempatan tersebut, Muzani secara resmi mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri Sidang Tahunan MPR Tahun 2026 yang akan diselenggarakan pada Jumat, 14 Agustus 2026.

Sidang Tahunan MPR merupakan agenda kenegaraan yang menjadi forum penyampaian laporan tahunan kinerja lembaga-lembaga negara oleh Presiden.

Muzani juga mengundang Presiden Prabowo menghadiri peringatan Hari Konstitusi yang diperingati setiap 18 Agustus dan Hari Ulang Tahun MPR pada 29 Agustus 2026.

Kedua agenda tersebut rencananya akan diselenggarakan pada 29 Agustus 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Pimpinan MPR juga menyerahkan konsep Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) kepada Presiden sebagai bagian dari konsultasi mengenai arah pembangunan nasional jangka panjang.

"Kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi tentang beberapa hal yang berkaitan dengan PPHN," kata Muzani.

Menurut Muzani, Presiden pada prinsipnya mendukung upaya MPR menyusun PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional yang mampu menjadi acuan lintas pemerintahan.

"Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada MPR RI untuk menjadikan PPHN itu menjadi sebuah pedoman bagi lintas pemerintahan, karena PPHN ini tidak dimaksudkan untuk pemerintahan sementara, melainkan menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan melintasi periodisasi," ujarnya.

Presiden juga memberikan sejumlah masukan terhadap substansi PPHN, terutama mengenai penguatan demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.

Salah satu perhatian Presiden Prabowo adalah tingginya biaya penyelenggaraan demokrasi di daerah yang masih diiringi banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.

"Beliau menilai penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui mekanisme demokrasi memerlukan biaya besar dan proses yang rumit. Selain itu, Presiden prihatin karena banyak kepala daerah terjerat korupsi. Oleh karena itu, beliau meminta agar masalah ini menjadi perhatian serius dalam merumuskan kebijakan ke depan," ungkapnya.

Muzani menegaskan pembahasan konsep PPHN akan terus dilanjutkan melalui mekanisme konstitusional di MPR.

Dia berharap PPHN dapat menjadi pedoman pembangunan nasional yang berkesinambungan serta mampu menjaga kesinambungan arah pembangunan Indonesia melintasi pergantian pemerintahan. (mrk/jpnn)

Video Terpopuler Hari ini:

BACA ARTIKEL LAINNYA... Waka MPR Tegaskan Transisi Energi Tak Boleh Bergantung pada Gejolak Geopolitik