Waka Komisi X Soroti Beragam Persoalan Pendidikan, dari Guru hingga AI

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Esti Wijayati menyoroti berbagai tantangan yang masih dihadapi sektor pendidikan nasional. Mulai dari kesiapan menghadapi era kecerdasan artifisial (AI), krisis guru, kerusakan infrastruktur sekolah, hingga pengelolaan anggaran pendidikan yang dinilai harus lebih tepat sasaran.

Menurut Esti, Indonesia membutuhkan reformasi pendidikan yang menyeluruh agar mampu menjawab perubahan global sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

"Tantangan-tantangan kekinian seperti digitalisasi pendidikan, teknologi seperti AI dan lain-lain," terang Esti kepada wartawan, Selasa (4/8).

Ia mengingatkan bahwa Indonesia sedang menghadapi perubahan besar berupa transformasi digital, perkembangan kecerdasan artifisial, ekonomi hijau, perubahan struktur ketenagakerjaan, serta meningkatnya kompetisi global.

“Dalam situasi tersebut, pendidikan bagi anak-anak tidak lagi cukup menghasilkan lulusan yang sekadar menyelesaikan pendidikan formal, tetapi harus membentuk manusia Indonesia yang memiliki kemampuan berpikir kritis, literasi digital, kreativitas, kemampuan berkolaborasi, karakter yang kuat, serta kesiapan untuk terus belajar sepanjang hayat,” urainya.

Esti menilai reformasi pendidikan harus bergeser dari orientasi administratif menuju pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai strategi utama pembangunan nasional.

“Tentunya membangun kualitas SDM unggul harus dimulai dari pendidikan anak-anak. Karena pendidikan menjadi modal dasar pembangunan nasional,” tutup Esti.

Selain tantangan teknologi, Esti juga menyoroti persoalan klasik yang hingga kini belum terselesaikan, mulai dari sekolah rusak hingga ketimpangan akses pendidikan di wilayah tertinggal.

“Kita terus mendengar gedung sekolah roboh, bahkan beberapa ada korban jiwa anak-anak kita yang datang ke sekolah untuk menuntut ilmu. Ini menjadi sebuah ironi jika Negara tak segera memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak,” jelasnya.

“Belum lagi banyak akses atau infrastruktur pendidikan yang tidak dimiliki anak-anak. Setiap hari kita melihat berita ada anak-anak yang harus bertaruh nyawa karena ketiadaan jembatan atau akses jalan layak untuk ke sekolah,” tambah Esti.

Ia juga meminta pemerintah memberi perhatian lebih terhadap wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk memperluas akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu.

“Dan segera wujudkan SD-SMP gratis baik negeri maupun swasta yang juga merupakan keputusan MK sebelumnya,” ucap Legislator dari Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu.

“Juga agar program andalan yang anggarannya diturunkan agar dikembalikan seperti semula. Misalnya Anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) untuk penyediaan buku-buku yang bisa didistribusikan ke perpustakaan-perpustakaan daerah, termasuk 3T harus mendapat porsi anggaran memadai,” lanjut Esti.

Esti juga menyoroti persoalan kekurangan tenaga pendidik yang dinilai masih terjadi di berbagai daerah. Berdasarkan hasil kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) RUU Sisdiknas Komisi X DPR ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), provinsi yang dikenal sebagai barometer pendidikan nasional itu masih kekurangan sekitar 1.600 guru.

"Kita bisa bayangkan bagaimana parahnya kondisi di daerah lain, terutama di daerah 3T. Karena itu, Pemerintah tidak punya pilihan selain membuka formasi sesuai kebutuhan riil di lapangan," sebut Esti.

Di sisi lain, Esti juga menyinggung pengelolaan anggaran pendidikan, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan agar anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipisahkan dari anggaran pendidikan paling lambat pada APBN 2028.

Menurutnya, kebijakan tersebut sebaiknya dijalankan lebih cepat agar ruang fiskal pendidikan dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dan sarana pendidikan.

“Semaksimal mungkin diupayakan bisa dilakukan mulai pada tahun anggaran 2027 karena harapan besar bagi dunia pendidikan, kita dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan SDM (sumber daya manusia),” papar Esti.

“Mulai dari perbaikan kualitas pendidik, tenaga pendidik, siswa, mahasiswa dan lain-lain. Juga agar sarana prasarana lebih memadai, kesejahteraan guru, dosen serta tenaga pendidik yang lebih baik, merata, dan bermutu untuk semua,” lanjutnya.