Sudaryono Tegaskan BGN Copot 137 Kepala SPPG yang Dapurnya Disuspend, Investigasi Jadi Dasar Penentuan Sanksi

Pantau - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan telah mencopot kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dapurnya ditangguhkan atau terkena suspend sebagai bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sudaryono mengatakan pencopotan dilakukan sambil menunggu hasil investigasi untuk memastikan apakah terdapat unsur kelalaian atau faktor lain dalam setiap kasus.

Ia mengungkapkan, "Dapur yang di-suspend, kepala SPPG-nya kami copot, kami lihat apakah ini kelalaian atau ada unsur-unsur lain, maka kami investigasi lebih lanjut, dan menjadi pertimbangan untuk mengambil keputusan berikutnya apakah perlu dipecat atau perpanjangan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)-nya tidak dilanjutkan."

Menurut Sudaryono, hasil investigasi akan menjadi dasar penentuan sanksi lanjutan, termasuk kemungkinan pemecatan atau tidak diperpanjangnya status PPPK.

Hingga saat ini, BGN telah mencopot 137 kepala SPPG.

Rinciannya terdiri atas 49 orang di Jawa Barat, 26 orang di Lampung, 11 orang di Jawa Timur, 10 orang di Sumatra Utara, 10 orang di Banten, dan lima orang di Jawa Tengah.

Sudaryono mengungkapkan, "Termasuk yang kemarin di Semarang dan menimbulkan keracunan di SMK Negeri 6 Semarang."

Selain kasus keracunan dalam program MBG, pencopotan juga dilakukan terhadap kepala SPPG yang melakukan tindakan indisipliner dalam pengelolaan dapur.

Pelanggaran yang menjadi dasar tindakan tersebut meliputi kasus keracunan makanan, phishing atau penipuan, penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan uang, mengaku menjadi korban scam sehingga uang hilang, serta pelanggaran disiplin lainnya.

Sudaryono mengatakan, "Ini ada yang karena keracunan, phising, dia berwenang mencari uang kemudian mengaku kena scam (penipuan), uangnya hilang dan lain sebagainya, kami berhentikan dan dapurnya kami tangguhkan."

BGN menerapkan kebijakan nol toleransi terhadap setiap kasus keracunan karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan kesehatan para penerima manfaat Program MBG.

Sudaryono menegaskan BGN juga berupaya meningkatkan transparansi dengan membuka akses informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan program tersebut.

Informasi yang direncanakan dapat diakses publik meliputi menu yang diberikan kepada siswa, kandungan gizi setiap menu, SPPG yang memasak makanan, serta identitas kepala SPPG yang bertanggung jawab.

Ke depan, sistem informasi tersebut juga direncanakan terhubung dengan CCTV di setiap SPPG.

Sudaryono mengatakan, "Kami ingin setransparan mungkin dan menyediakan informasi kepada publik seluas-luasnya, termasuk orang tua, guru, Dinas Pendidikan, bahwa anaknya diberi menu apa oleh negara, kandungan gizinya seperti apa, menu dimasak di SPPG mana, kepala SPPG-nya siapa, Insya Allah ke depan bisa nyambung dengan CCTV-nya untuk menimbulkan rasa nyaman pada guru dan orang tua."

BGN menyatakan integrasi sistem informasi dengan CCTV diharapkan dapat meningkatkan rasa aman serta kepercayaan guru dan orang tua terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.