HARIAN.FAJAR.CO.ID, LUWU – Pemerintah Kabupaten Luwu menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8,07 persen pada tahun 2027 dengan tetap menjaga inflasi daerah di kisaran 2,5 persen. Target ini menjadi bagian dari Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2027 yang diajukan dengan nilai Rp1,7 triliun.
Rancangan KUA-PPAS yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Luwu di Ruang Sidang Paripurna, Senin (3/8/2026), mengusung strategi optimalisasi pendapatan asli daerah serta peningkatan dana transfer dari pusat dan provinsi. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu, Muhammad Rudi, menjelaskan bahwa belanja daerah sebesar Rp1,7 triliun difokuskan pada sektor belanja modal, terutama peningkatan kesehatan dan infrastruktur.
Pembiayaan daerah netto juga dialokasikan sebesar Rp5 miliar untuk penambahan modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di PT Bank Sulselbar. “Pendapatan ditargetkan Rp1,7 triliun. Dimana akan dilakukan optimalisasi pendapatan asli daerah dan peningkatan dana transfer pusat dan provinsi,” jelas Rudi.
Dokumen KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 disusun sebagai tindak lanjut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Tahun 2027 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Luwu Nomor 8 Tahun 2026. Penyusunan ini memperhatikan keselarasan dengan kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serta implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
Rudi menegaskan bahwa penyusunan APBD juga mengacu pada RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2025–2029 dengan visi “Luwu Unggul, Berkarakter dan Berbasis Agribisnis”, serta mengakomodasi hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan aspirasi masyarakat melalui reses DPRD.
Tema pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2027 ditetapkan sebagai “Peningkatan Produktivitas Ekonomi dan Daya Saing Sumber Daya Manusia serta Pemerataan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital”. Tema ini dijabarkan ke dalam tujuh prioritas pembangunan yang meliputi Luwu Berdaya, Luwu Malebbi, penguatan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, Luwu Mappatuwo sebagai pelopor kedaulatan pangan, pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan, desa mandiri, serta Luwu Lestari yang berfokus pada lingkungan sehat dan tangguh bencana.
“Kondisi perekonomian Kabupaten Luwu pada tahun 2025 diprediksi menunjukkan capaian yang sangat positif dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,43 persen, tertinggi dalam tujuh tahun terakhir dan menjadi yang tertinggi kedua di Sulawesi Selatan,” kata Rudi saat menyampaikan rancangan tersebut.
Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Kabupaten Luwu juga menargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi kisaran 9,33–9,95 persen serta menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 2,87–3,13 persen. Upaya ini juga disertai dengan perbaikan rasio gini menuju kisaran 0,300–0,306 sebagai langkah mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2027 diarahkan berdasarkan prinsip money follows program dengan fokus pada hilirisasi sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, penguatan infrastruktur konektivitas, digitalisasi ekosistem UMKM, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia berbasis sertifikasi. Semua ini dilakukan tanpa mengabaikan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Rudi mengajak seluruh unsur DPRD dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama mendukung pembahasan dokumen KUA-PPAS demi mewujudkan pembangunan daerah yang lebih maju. (*)
Komentar (0)