Ketika El Nino Menjadi Ujian Ketahanan Pangan Indonesia

Perubahan iklim kini telah bergeser dari isu lingkungan menjadi persoalan strategis. Fenomena cuaca ekstrem semakin memengaruhi produksi pangan, perdagangan komoditas, serta stabilitas ekonomi di berbagai negara. Dalam situasi seperti ini, tantangan pemerintah bukan sekadar merespons dampak yang sudah terjadi, melainkan menentukan kapan risiko yang masih berupa proyeksi harus mulai diterjemahkan menjadi kebijakan.

Perdebatan tersebut kembali mengemuka setelah penelitian yang dipublikasikan di jurnal Nature memproyeksikan El Nino 2026 berpotensi menjadi salah satu yang terkuat dalam sekitar 150 tahun terakhir.

Berdasarkan rekonstruksi data historis dan pemodelan iklim, para peneliti memperkirakan meningkatnya peluang gangguan pola curah hujan di berbagai kawasan dunia yang dapat memengaruhi produksi pertanian serta ketersediaan air. Proyeksi itu belum berarti krisis akan terjadi, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa risiko terhadap sistem pangan global sedang meningkat.

Kekhawatiran serupa juga muncul dari perspektif ekonomi pangan. Anatoly Tikhonov, Direktur Center for International Agribusiness and Food Security di Presidential Academy (RANEPA) Rusia, menilai Asia-Pasifik, Amerika Latin dan Australia merupakan kawasan yang paling rentan apabila proyeksi tersebut berkembang.

Gangguan produksi di wilayah-wilayah itu berpotensi mengganggu pasokan komoditas sekaligus memperbesar tekanan pada perdagangan pangan internasional. Dengan demikian, El Nino tidak lagi dipahami semata sebagai fenomena klimatologi, tetapi telah menjadi variabel yang memengaruhi ketahanan pangan global.

Bagi Indonesia, persoalan utamanya bukan terletak pada benar atau tidaknya proyeksi tersebut. Yang lebih menentukan adalah kemampuan negara membaca sinyal risiko sejak dini dan mengubahnya menjadi keputusan sebelum dampaknya dirasakan di tingkat domestik.

Di era ketika perubahan iklim semakin memengaruhi sistem pangan internasional, kemampuan membaca risiko menjadi bagian dari kapasitas strategis negara.

Membaca Risiko Ketahanan Pangan

Mengelola risiko strategis tidak pernah menunggu kepastian. Tantangan terbesar pemerintah justru muncul ketika berbagai indikator belum memberikan sinyal yang sepenuhnya sejalan. Proyeksi ilmiah dapat menunjukkan peningkatan ancaman, sementara pasar belum bereaksi dan dampak di tingkat domestik belum sepenuhnya terlihat. Dalam situasi seperti inilah kapasitas negara diuji.

Bagi Indonesia, pembacaan terhadap risiko tersebut dimulai dari kondisi domestik. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan musim kemarau 2026 berlangsung lebih kering di sejumlah wilayah sehingga meningkatkan potensi kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Proyeksi ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk mulai menyusun langkah antisipasi sebelum tekanan terhadap sektor-sektor strategis, terutama pangan, berkembang lebih luas.

Risiko yang dihadapi pemerintah tidak hanya berasal dari indikator iklim. Hingga pertengahan 2026, FAO Food Price Index belum menunjukkan perubahan yang secara langsung mencerminkan proyeksi El Nino. Harga pangan global masih lebih dipengaruhi faktor musiman, biaya energi, dan dinamika perdagangan internasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pasar belum sepenuhnya menginternalisasi risiko yang diproyeksikan komunitas ilmiah.

Perbedaan antara proyeksi ilmiah, indikator pasar dan kondisi domestik menempatkan pemerintah pada situasi yang tidak sederhana. Menunggu hingga harga pangan meningkat atau produksi mulai menurun dapat mempersempit ruang intervensi, sementara keputusan yang diambil terlalu cepat tetap mengandung ketidakpastian karena didasarkan pada risiko yang masih bersifat probabilistik.

Dalam konteks itu, pemerintah memilih bergerak pada fase antisipasi. Arah tersebut tercermin dalam rapat terbatas Presiden Prabowo Subianto pada 28 Juli 2026 yang membahas kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan sekaligus pengamanan ketersediaan air sebagai fondasi menjaga keberlanjutan produksi pangan.

Membangun Ketahanan Pangan Nasional

Pilihan pemerintah untuk bergerak lebih awal kemudian diterjemahkan melalui berbagai program Kementerian Pertanian. Pemerintah tentu tidak memiliki kendali atas perkembangan El Nino. Karena itu, kebijakan diarahkan pada penguatan daya tahan sistem produksi agar tekanan iklim tidak segera berubah menjadi gangguan terhadap ketersediaan pangan. Dalam kerangka tersebut, ketahanan pangan dipahami sebagai kemampuan beradaptasi menghadapi risiko yang terus berkembang.

Instrumen pertama yang diperkuat adalah akses terhadap air melalui program pompanisasi. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menginstruksikan jajarannya menyiapkan 56.000 unit pompa air untuk memanfaatkan sumber air dari sungai, waduk, embung maupun saluran irigasi. Secara strategis, kebijakan ini ditujukan menjaga keberlangsungan musim tanam ketika curah hujan mulai menurun sehingga potensi gangguan produksi dapat ditekan sejak awal.

Program pompanisasi kemudian dilengkapi melalui Rembug Cai, forum koordinasi yang mempertemukan pemerintah daerah, penyuluh pertanian, pengelola irigasi dan kelompok tani dalam mengatur distribusi air sesuai kebutuhan setiap wilayah. Pengalaman menunjukkan bahwa infrastruktur saja tidak cukup. Kemampuan Kementerian Pertanian mengoordinasikan berbagai pelaku di lapangan seringkali menjadi faktor yang menentukan apakah langkah antisipasi dapat berjalan secara efektif.

Penyesuaian kalender tanam, penggunaan varietas yang lebih toleran terhadap kekeringan serta penguatan mekanisasi pertanian juga menjadi bagian dari pendekatan yang sama. Seluruh instrumen tersebut diarahkan untuk memperbesar kapasitas adaptasi sistem produksi sehingga gangguan iklim tidak langsung berujung pada penurunan produksi. Dalam perspektif kebijakan publik, pendekatan seperti ini mencerminkan pembangunan resiliensi melalui adaptasi yang dilakukan sebelum risiko berkembang menjadi krisis.

Yang menarik, rangkaian kebijakan tersebut menunjukkan bahwa Amran Sulaiman memilih pendekatan mitigasi dibanding respons reaktif. Langkah-langkah tersebut dirancang untuk menjaga kapasitas produksi sebelum dampak El Nino berkembang menjadi penurunan hasil panen.

Pendekatan ini mencerminkan prinsip manajemen risiko yang menempatkan pencegahan sebagai garis pertahanan pertama sekaligus memperkuat kemampuan sistem pangan menghadapi tekanan yang diperkirakan akan meningkat.

Dalam perspektif kebijakan publik, pilihan tersebut layak dipandang sebagai respons yang relevan terhadap karakter ancaman iklim yang berkembang secara bertahap. Efektivitas mitigasi sangat ditentukan oleh kecepatan intervensi sebelum indikator produksi menunjukkan penurunan.

Meski keberhasilannya baru dapat dinilai setelah musim tanam dan panen berakhir, arah kebijakan Kementerian Pertanian menunjukkan upaya membangun resiliensi sistem pangan yang juga memperkuat kesiapan Indonesia menghadapi potensi disrupsi pasokan di tingkat regional maupun global.

Pelajaran Strategis dari El Nino 2026

Keberhasilan berbagai langkah tersebut baru dapat dievaluasi setelah musim kemarau dan musim panen berakhir. Luas tanam, produktivitas, tingkat kekeringan, maupun angka puso akan menjadi ukuran efektivitas kebijakan.

El Nino 2026 juga memperlihatkan bahwa pengambilan keputusan publik tidak lagi bertumpu pada satu sumber informasi. Proyeksi ilmiah memberikan peringatan dini mengenai arah perubahan iklim. Analisis ekonomi membantu membaca implikasinya terhadap sistem pangan internasional.

Pergerakan harga pangan global menunjukkan sejauh mana risiko mulai tercermin dalam mekanisme pasar. Di tingkat nasional, seluruh informasi tersebut kemudian dipadukan dengan kondisi domestik sebelum diterjemahkan menjadi langkah antisipasi.

Di tengah meningkatnya tekanan iklim, gangguan rantai pasok, dan volatilitas pasar global, ketahanan pangan semakin menjadi bagian dari kapasitas strategis negara.

Kemampuan menjaga produksi domestik tidak lagi hanya berkaitan dengan sektor pertanian, tetapi juga menentukan ruang gerak negara dalam menghadapi tekanan eksternal ketika pasar pangan internasional mengalami disrupsi.

Dalam konteks tersebut, respons Indonesia terhadap El Nino 2026 tidak hanya mencerminkan upaya memperkuat resiliensi nasional, tetapi juga menunjukkan bagaimana kebijakan pangan semakin menjadi instrumen penting dalam menjaga otonomi strategis di tengah lanskap geopolitik yang semakin dipengaruhi oleh perubahan iklim. ***