Tiongkok Sebut Rivalitas Geopolitik Hambat Tata Kelola Iklim Global

Jakarta: Utusan Khusus Tiongkok untuk Perubahan Iklim Liu Zhenmin mengatakan tata kelola iklim global menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat meningkatnya rivalitas geopolitik, melemahnya komitmen negara maju, serta keterbatasan kapasitas negara berkembang dalam menjalankan transisi menuju netral karbon.

Berbicara dalam Indonesia Net-Zero Summit (INZS) 2026 di Jakarta, Sabtu, 1 Agustus 2026, Liu mengatakan rivalitas geopolitik telah mengganggu kerja sama internasional dalam menghadapi perubahan iklim. 

Menurutnya, kebijakan sepihak, hambatan perdagangan hijau (green barriers), serta gangguan rantai pasok telah meningkatkan biaya transisi energi dan menghambat kolaborasi global.

Mengutip perkiraan Wood Mackenzie, ia menyebut upaya pemisahan rantai pasok industri energi bersih (decoupling) berpotensi menambah biaya transisi energi global hingga USD6 triliun atau sekitar 20 persen dari total kebutuhan investasi.

"Rivalitas geopolitik telah secara serius melemahkan kepercayaan antarnegara. Hambatan perdagangan hijau dan risiko rantai pasok meningkatkan biaya transisi energi serta menghambat kerja sama internasional," kata Liu.

Selain itu, Liu menilai negara-negara berkembang menghadapi tantangan yang jauh lebih berat karena harus menjalankan transisi energi di tengah upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan. Menurut Liu, kondisi tersebut juga dihadapi Tiongkok dan Indonesia yang menargetkan netral karbon sebelum proses industrialisasi sepenuhnya selesai.

"Sebagai negara berkembang besar dengan populasi yang besar, Tiongkok dan Indonesia menghadapi tantangan yang sangat berbeda dibandingkan negara maju dalam mencapai netral karbon," ujarnya. Dukung Program PLTS 100 GW Liu mengatakan transisi menuju energi bersih tetap menjadi arah utama dunia. Ia berpandangan, biaya energi terbarukan yang terus menurun telah menjadikan pengembangan energi hijau tidak lagi semata didorong kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh mekanisme pasar.

Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan dukungan terhadap program pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Saya senang melihat program PLTS 100 gigawatt Presiden Prabowo mendapat sambutan baik dari masyarakat Indonesia. Pemerintah kami secara aktif mendorong perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk bergandengan tangan dengan mitra Indonesia guna merealisasikan program tersebut," kata Liu.

Liu juga mengajak seluruh negara memperkuat multilateralisme dan implementasi Perjanjian Paris untuk mempercepat transisi hijau. Ia berpandangan, negara maju perlu meningkatkan ambisi aksi iklim sekaligus memenuhi komitmen pendanaan, transfer teknologi, dan penguatan kapasitas bagi negara berkembang agar transisi menuju netral karbon berjalan lebih adil.

Menutup pidatonya, Liu menegaskan Tiongkok siap memperdalam kerja sama dengan Indonesia dan negara-negara lain dalam mendorong pembangunan hijau serta mempercepat pencapaian target netral karbon global.

Baca juga:  Dino Patti Djalal Usulkan Lima Agenda Prioritas Indonesia untuk Target Net Zero