REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Kalimantan Bagian Selatan (Kalbagsel) Muhtadi mengungkapkan Bea Cukai Pangkalan Bun telah menyumbang penerimaan negara sebesar sekitar Rp 1,74 triliun dari aktivitas ekspor kelapa sawit dan produk turunannya hingga Juli 2026. Nilai tersebut berasal dari penerimaan bea keluar dan dana sawit yang dipungut atas ekspor komoditas tersebut.
Ia menjelaskan, penerimaan tersebut terdiri atas bea keluar sebesar Rp 882,37 miliar dan dana sawit mencapai Rp 861,58 miliar. Menurut dia, capaian itu menempatkan Bea Cukai Pangkalan Bun sebagai penyumbang penerimaan bea keluar terbesar di lingkungan Kanwil Bea Cukai Kalimantan Bagian Selatan.
Baca Juga
BPDP Soroti Masa Depan Industri Sawit Berbasis Keberlanjutan
SPKS : Hasil Riset BPDP Harus Menjawab Kebutuhan Nyata Petani Sawit
Sulteng Bentuk Forum Sawit Berkelanjutan, Fokus Benahi Tata Kelola
"Untuk penerimaan dari bea keluar sekitar Rp 882 miliar dan dana sawit sekitar Rp 860 miliar. Jadi totalnya hampir Rp 1,7 triliun lebih," kata Muhtadi di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Kamis (30/7/2026).
Ia menerangkan, kontribusi penerimaan dari sektor sawit mendominasi penerimaan bea keluar di wilayah kerjanya. Bahkan, lebih dari 90 persen penerimaan bea keluar Bea Cukai Pangkalan Bun berasal dari ekspor komoditas sawit dan produk turunannya.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Muhtadi mengungkapkan India masih menjadi negara tujuan utama ekspor dari Pangkalan Bun. Komoditas yang paling banyak dikirim ke negara tersebut adalah crude palm oil (CPO) beserta berbagai produk turunannya.
Kebun sawit di salah satu area milik PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. - (Frederikus Dominggus Bata/REPUBLIKA)
Di sisi lain, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam mendukung kelancaran ekspor sawit. Untuk ekspor curah, keterbatasan kedalaman pelabuhan membuat kapal induk (mother vessel) tidak dapat bersandar langsung di Pangkalan Bun sehingga proses pemindahan muatan harus dilakukan melalui mekanisme ship to ship di laut dengan jarak sekitar 40 mil. Kondisi tersebut meningkatkan waktu tempuh dan biaya logistik.
Sementara untuk ekspor menggunakan kontainer, pelaku usaha masih menghadapi keterbatasan ketersediaan kontainer yang layak serta belum adanya layanan pelayaran langsung ke negara tujuan. Sebagian besar pengiriman masih harus transit melalui Surabaya sebelum melanjutkan perjalanan ke India.
Muhtadi menambahkan Bea Cukai tetap memperkuat pengawasan terhadap aktivitas ekspor untuk mencegah potensi pelanggaran. Menurut dia, risiko penyelundupan di Pangkalan Bun relatif kecil karena mayoritas eksportir merupakan perusahaan besar yang memiliki tingkat kepatuhan tinggi. Namun, pengawasan terus dilakukan bersama aparat penegak hukum melalui sinergi dengan TNI, Polri, dan Kejaksaan.
Komentar (0)