JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Kriminologi Universitas Indonesia (UI) Adrianus Eliasta Meliala menilai, ada sisi lain dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang menggelar sayembara tangkap begal.
Meski tak sepenuhnya setuju dengan cara Dedi Mulyadi, namun Adrianus membaca sisi lain sebagai sebuah kritik keras kepada aparat kepolisian.
"Sebetulnya sayembaranya itu adalah kritik sih, kritik tajam kepada kepolisian pada khususnya, aparat keamanan pada umumnya yang tidak ada di mana-mana, yang tidak cepat bergerak, tidak responsif gitu ya," ujarnya kepada Kompas.com, Rabu (29/7/2026).
Baca juga: Satpam Bundaran HI Tolak Tawaran Pekerjaan KDM, Pilih Tetap Lanjut Kerja di Jakarta
Adrianus menjelaskan, inisiatif warga untuk menangkap begal juga memantik diskusi penting mengenai adanya ketidakberesan dalam sistem pengamanan wilayah.
Ketika kehadiran aparat sering kali tidak dirasakan oleh masyarakat saat dibutuhkan.
"Itu membuat kita lalu menjadi apa menjadi terpantik ya bahwa ini iya, ini ada yang enggak bener nih gitu," tuturnya.
Baca juga: Trust Issue ke Aparat di Tengah Polemik Sayembara Tangkap Begal ala KDM
Picu aksi vigilantismeMenurutnya, ketidakhadiran polisi secara cepat di lokasi kejadian menciptakan celah waktu yang berbahaya.
Salah satunya berujung pada aksi kekerasan oleh massa terhadap pelaku yang sudah tertangkap.
"Itu karena ada ruang kosong yang di mana tindak kejahatan sudah terjadi, pelaku kejahatannya sudah tertangkap, tapi polisinya belum datang gitu kan," katanya.
Baca juga: KDM Sayembara Tangkap Begal, Hati-hati Risiko Main Hakim Sendiri
"Polisinya enggak tahu di mana itu gitu ya. Maka lalu ruang kosong itu diisi dengan masyarakat-masyarakat yang mulai iseng kan, mukul gitu," jelas Adrianus.
Ia menekankan, jika kepolisian mampu bertindak lebih sigap dan tersebar merata, maka keterlibatan masyarakat melalui sayembara maupun aksi main hakim sendiri dapat ditekan.
Sayembara BegalSebelumnya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggelar sayembara menangkap begal dengan iming-iming hadiah mulai Rp 5 juta hingga Rp 50 juta.
Baca juga: Membaca Kritik KDM: Bukan Soal Idealisme yang Hilang, tapi...
Menurut Dedi, langkah tersebut bertujuan mendorong partisipasi masyarakat dalam membantu memberantas aksi kriminal yang meresahkan.
Sayembara tersebut kemudian memunculkan pro kontra, salah satu kekhawatirannya adalah memicu aksi main hakim sendiri.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
Komentar (0)