Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM ingin memangkas anak hingga cicit Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan membangun Holding BUMD Sangga Buana. Ia mengatakan langkah tersebut merupakan hasil pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto.
KDM menyebut persoalan yang disoroti salah satunya adalah terkait Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor migas yang harus disetor ke BUMD, tidak langsung ke kas daerah.
“Saya bilang Pak ada keanehan di Republik ini. Apa keanehannya? Dana bagi hasil migas, keuntungan dari PT Pertamina diserahkannya harus melalui BUMD. Kenapa tidak langsung ke kas daerah?” ungkap Dedi saat groundbreaking PSEL Legok Nangka, Kabupaten Bandung, Rabu (29/7).
“Bertahun-tahun ke belakang masuk BUMD, oleh BUMD tidak dimasukin ke kas daerah. Dibikin anak perusahaan dan cucu perusahaan, bahkan cicit perusahaan. Ini saya analisis terjadi, dan kata Pak Presiden akan segera diubah peraturannya,” tambahnya.
Selain DBH migas, KDM juga mencontohkan inefisiensi yang terjadi pada BUMD pada rencana pembangunan angkutan Trans Jabar bersama PT Damri, karena harus melalui BUMD.
“Nanti Pak Ketua DPRD minggu depan yang aneh akan saya rubah lagi, yaitu Pemda Jabar kerja sama dengan PT Damri untuk membuat angkutan Trans Jabar, kemudian Pemda Jabar bayarnya harus ke BUMD Jawa Barat. Jasa Sarana. Jasa Sarana nanti bayar ke Damri,” tutur KDM.
Menurutnya, BUMD tersebut mendapat dua pemasukan dari proyek Trans Jabar yaitu dana APBD dan biaya operasional yang diberikan oleh pemerintah provinsi Jabar.
“Jasa Sarana dapat dua, satu dari Rp 120 miliar dia dapat 5 persen, yang kedua dari pendapatan Provinsi dia harus dikasih operasional. Mulai bulan Agustus saya coret langsung dari Pemda Jabar dengan Damri. Gak ada lagi lewat jasa Sarana,” tegas KDM.
Selain itu, KDM mengungkapkan praktik percaloan sangat masif di BUMD. Ia menegaskan hal tersebut malah merugikan keuangan daerah.
“BUMD percaloan sangat luar biasa, ada bertahun-tahun, ketika saya hitung keuntungan BUMD ini apa saja, banyak. Kenapa kemana duitnya? Bikin anak perusahaan, cucu perusahaan kerja sama dengan PT A, PT B, PT C. Ratusan miliar uangnya berubah menjadi piutang. Bukan masuk ke kas daerah,” ungkap KDM.
Untuk meminimalisasi masalah tersebut, KDM menekankan akan membentuk super holding Sangga Buana yang akan menyatukan BUMD di Jawa Barat.
“Dan nanti BUMD di Jabar hanya satu. Namanya Sangga Buana. Dia penyangga dunia dan sampai akhirat bila perlu,” tegas KDM.
Komentar (0)