Kemunculan Kabinet Bayangan yang dibentuk koalisi masyarakat sipil terus memantik perhatian publik. Setelah menuai beragam tanggapan dari pengamat hingga elite politik, kini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akhirnya angkat bicara mengenai inisiatif tersebut.
Gibran menegaskan pemerintah tidak menutup diri terhadap kritik maupun pengawasan publik. Menurutnya, selama disampaikan secara objektif dan bertujuan memperbaiki tata kelola pemerintahan, keberadaan Kabinet Bayangan justru dapat menjadi masukan yang konstruktif.
"Saya menghormati setiap bentuk partisipasi masyarakat, termasuk pengamat, akademisi, awak media, serta inisiatif anak-anak muda dalam menyampaikan masukan maupun membentuk kabinet bayangan," kata Gibran dalam keterangannya, Rabu (29/7/2026).
Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu menilai pengawasan publik merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Karena itu, ia mempersilakan berbagai pihak menyampaikan kritik maupun evaluasi selama dilakukan berdasarkan data dan berorientasi pada solusi.
Baca Juga: 'Pola Basinya Terbaca' Kasus Ijazah Jokowi Redup, Gibran Kini Jadi Target Baru
"Selama pengawasan publik disampaikan secara objektif, berbasis data, dan berorientasi pada solusi, saya memandangnya sebagai bahan evaluasi yang baik bagi jalannya pemerintahan," ujar dia.
Lebih lanjut, Gibran menegaskan pemerintah pada prinsipnya menerima seluruh kritik dan masukan dari masyarakat dengan tangan terbuka. Baginya, hal tersebut merupakan elemen penting untuk menjaga demokrasi tetap sehat.
"Tugas pemerintah adalah bekerja dengan lebih baik, mendengar lebih banyak, dan memastikan setiap kebijakan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat," ungkapnya.
Ia berharap keterbukaan terhadap kritik dapat menjadi modal untuk meningkatkan kualitas pemerintahan sekaligus memperkuat kepercayaan publik.
"Dengan semangat itulah, kualitas tata kelola pemerintahan akan terus meningkat, demokrasi Indonesia akan semakin matang, dan kepercayaan publik dapat terus dijaga melalui kerja nyata, keterbukaan, serta akuntabilitas," tambah Gibran.
Baca Juga: Pantas Indonesia Tertinggal? Cendekiawan Sebut Prabowo Tidak Intelektual, MBG Juga Tak Jelas
Sebagai informasi, Kabinet Bayangan merupakan inisiatif sejumlah kelompok masyarakat sipil yang dibentuk sebagai mitra kritis pemerintah. Kelompok tersebut bertujuan mengawal berbagai kebijakan negara melalui penyusunan gagasan alternatif sekaligus memberikan evaluasi terhadap program-program pemerintah di berbagai sektor.
Formasi Kabinet Bayangan diumumkan pada 17 Juli 2026 dengan melibatkan 15 tokoh dari kalangan akademisi, peneliti, dan aktivis.
Beberapa nama yang masuk dalam susunan tersebut antara lain Feri Amsari sebagai Menteri Sekretaris Negara, Bhima Yudhistira Adhinegara sebagai Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran, Shofwan Al-Banna Choiruzzad sebagai Menteri Luar Negeri, serta Yance Arizona sebagai Menteri Hukum dan Kebijakan Negara.
Komentar (0)