JAKARTA, KOMPAS – Penerapan sistem merit dalam seleksi dan perekrutan pamong praja menjadi sorotan Presiden Prabowo Subianto saat melantik lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Angkatan XXXIII Tahun 2026 di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (29/7/2026). Kapasitas profesional pamong praja menjadi hal mendasar yang harus dipenuhi. Sebab, Indonesia memerlukan pemerintahan dalam negeri yang efisien, disiplin, dan tidak korup.
Presiden Prabowo Subianto melantik 1.204 lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXIII Tahun 2026 di Lapangan Parade Kampus IPDN, Jatinangor, Rabu pagi. Presiden didampingi oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Rektor IPDN Halilul Khairi, serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Mereka antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Menteri Luar Negeri Prasetyo Hadi. Selain itu, hadir pula Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Tak hanya melantik, Presiden juga memberikan penghargaan kepada 10 lulusan terbaik IPDN. Penghargaan Kartika Astha Brata diberikan kepada Aji Bayu Ramadhan, sedangkan penghargaan Sapta Adhi Praja diberikan kepada sembilan lulusan terbaik lainnya.
Saat menyampaikan pidato, Presiden mengapresiasi seluruh lulusan IPDN yang telah dilantik menjadi pamong praja muda. Apalagi, ia mendapatkan laporan bahwa 10 lulusan terbaik IPDN yang mendapatkan penghargaan berasal dari keluarga sederhana. Sebagian dari mereka dilahirkan dari keluarga buruh, petani, atau aparat aparat berpangkat rendah.
Bagi Prabowo, hal itu menunjukkan keberhasilan seleksi pamong praja yang dilakukan oleh IPDN dan Kementerian Dalam Negeri. Sebab, proses perekrutan dan pendidikan telah memberikan kesempatan bagi semua kalangan. Hasilnya pun membuktikan bahwa warga yang berasal dari kelas ekonomi bawah bisa menjadi lulusan terbaik, sehingga pada tingkatan selanjutnya diharapkan menjadi pemimpin yang kompeten.
“Ini membuktikan bahwa NKRI berhasil, Pancasila itu benar. NKRI dan Pancasila harus menjadi negara yang dipimpin oleh mereka-mereka yang terbaik, yang berprestasi. Meritokrasi, mereka yang berprestasi silakan maju,” ujar Prabowo.
Keberadaan pemimpin yang kompeten dan diseleksi melalui sistem merit, kata Presiden, sangat penting karena Indonesia memerlukan pemerintahan dalam negeri yang unggul. Pemerintahan harus berjalan secara efisien, disiplin, bersih dari korupsi, serta mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan apa pun.
Oleh karena itu, ke depan para pamong praja muda harus bisa mewujudkan birokrasi yang tidak berbelit-belit. “Rakyat kita tidak perlu pemimpin-pemimpin yang tidak bekerja dengan sebaik-baiknya. Rakyat membutuhkan, bahkan rakyat menuntut aparatur yang bekerja jujur, disiplin, bersih, tidak korupsi, berani mengambil keputusan, dan selalu hadir ketika rakyat membutuhkan,” tutur Prabowo.
Presiden pun mengingatkan, di mana pun para pamong praja muda ditugaskan, mereka akan menjadi wajah dan lambang negara. Sikap dan penampilan mereka dalam bekerja akan dinilai oleh rakyat sebagai wujud kehadiran negara dalam kehidupan sehari-hari. Kerja mereka juga akan menjadi indikator penilaian kehormatan atau kelayakan negara di mata masyarakat.
“Dari keputusan-keputusan Saudara, rakyat (juga) akan menilai apakah negara layak dipercaya atau tidak,” kata Prabowo.
Oleh karena itu, ia mengingatkan agar para pamong praja muda yang telah dilantik nantinya bekerja sebaik-baiknya. “Kalau Saudara mengecewakan rakyat, yang rusak bukan hanya nama Saudara, melainkan juga yang rusak adalah kepercayaan rakyat pada negara,” tutur Prabowo.
Presiden juga berpesan kepada para pamong praja muda agar tidak memiliki pemahaman tentang kesetiaan yang sempit. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak suku, agama, ras, dan kelompok etnis, yang bersatu sebagai keluarga besar. Amanat konstitusi juga patut dipegang teguh, karena itu lahir dari cita-cita kemerdekaan yang dirumuskan para pendiri bangsa setelah ratusan tahun dijajah bangsa lain.
Selain itu, Presiden juga mengingatkan agar para pamong praja muda selalu bekerja tanpa kesombongan dan selalu berorientasi pada kepentingan rakyat. Ketika berada pada situasi sulit, rakyat harus menjadi prioritas. “Kalau ragu-ragu mengambil keputusan, tanya kepada dirimu, mana yang menguntungkan rakyat,” ujarnya.
Menteri Sekretaris Negara yang juga Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, menambahkan, para pamong praja muda yang berasal dari lintas daerah diharapkan bisa menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Mereka juga diharapkan bisa mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan dedikasi untuk mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan. Ke depan, tata kelola pemerintahan harus efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Ia melanjutkan, pemerintah juga berkomitmen untuk menempatkan penguatan sumber daya manusia, reformasi birokrasi, dan pembangunan aparatur negara yang profesional sebagai bagian penting untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif. Lebih dari itu, dengan para lulusan yang profesional, sinergi antara pusat dan daerah juga diharapkan semakin kuat. Regenerasi kepemimpinan di lingkungan aparatur pemerintahan juga bisa terwujud.
Komentar (0)