Indonesia dan Kamboja Eksplor Kerja Sama Bilateral di Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara

JAKARTA, DISWAY.ID - Hubungan diplomatik Indonesia dan Kamboja telah berlangsung selama kurang lebih 67 tahun dan kini kedua negara sepakat untuk menjajaki kerja sama di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Potensi kerja sama ini menguat setelah pertemuan bilateral dua negara di kawasan Asia Tenggara berlangsung di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Selasa, 28 Juli 2026.

Pertemuan bilateral ini dipimpin oleh Menteri PANRB Rini Widyantini mewakili Indonesia serta Deputy Prime Minister dan Minister of Civil Service, HE Hun Many yang mewakili Kerajaan Kamboja. Pertemuan ini membuka peluang untuk memperkuat kerja sama kedua negara.

BACA JUGA:Kalender Agustus 2026: Lengkap Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional

Menteri Rini menyampaikan bahwa pertemuan dengan Kamboja ini menjadi kesempatan yang baik untuk bertukar pengalaman dan praktik baik, terutama dalam hal tata kelola publik serta reformasi birokrasi.

Kolaborasi juga dapat terjalin di bidang transformasi digital, pengembangan SDM dan pelayanan publik, serta pengawasan administrasi pemerintah.

“Pertemuan bilateral ini menjadi sebuah kesempatan yang baik untuk mengeksplorasi kemungkinan kerja sama yang akan memperkuat hubungan Indonesia dan Kamboja, terutama di bidang tata kelola publik, reformasi birokrasi, dan pendayagunaan aparatur negara,” ungkap Menteri Rini.

Dalam kesempatan ini, Menteri Rini juga menjelaskan peran dan tugas strategis Kementerian PANRB.

BACA JUGA:Pemerintah Perkuat Operasi Modifikasi Cuaca, Debit Bendungan dan Waduk Jadi Prioritas saat El Nino

Dijelaskan pula mengenai upaya-upaya yang sedang dilakukan terkait dengan transformasi tata kelola publik, yang mendukung agenda pembangunan nasional serta upaya Indonesia dalam aksesi menjadi anggota penuh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).

Selain itu, delapan strategi prioritas untuk transformasi tata kelola publik juga disampaikan kepada delegasi Kamboja.

Terkait pelayanan publik, Menteri Rini menyampaikan capaian Indonesia yang kini telah menghadirkan 313 Mal Pelayanan Publik (MPP) serta pengembangan layanan omnikanal yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah.

Menteri Rini mengatakan bahwa kesempatan untuk menjalin kerja sama dengan Kamboja di bidang pelayanan publik dan reformasi birokrasi terbuka lebar.

BACA JUGA:Terungkap! Kemenhut Gagalkan Perdagangan Burung Dilindungi Lewat Facebook di Jayapura

Kerja sama dapat dijalin pada area transformasi digital, pengembangan aparatur, penguatan kapasitas kelembagaan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.