Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia (BI) menyusul pengunduran diri Perry Warjiyo tidak akan mengganggu stabilitas kebijakan moneter.
Selama masa transisi, posisi Gubernur sementara BI diisi Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti. Apindo menilai Destry memiliki kemampuan untuk memastikan kebijakan moneter tetap terjaga.
Ketua Komite Analisis Kebijakan Ekonomi Bidang Perbankan dan Jasa Keuangan Apindo, Aviliani, mengatakan hal yang paling penting saat ini adalah kepastian mengenai kepemimpinan BI, agar pelaku usaha dan pasar memiliki kejelasan.
Ia menilai Destry telah memahami arah kebijakan BI sehingga kepemimpinan sementara tidak akan mengubah kebijakan yang sedang berjalan. Karena itu, pelaku usaha tidak terlalu mengkhawatirkan masa transisi.
"Kita sudah tahu kinerjanya [Destry] dan ini pasti melanjutkan apa yang sudah dilakukan saat ini, jadi kita tidak perlu khawatir," ujar Aviliani dalam konferensi pers pra-rakerkonas APINDO XXXV, Selasa (28/7).
Namun demikian, Aviliani menilai kepastian kepemimpinan BI begitu penting mengingat tantangan ekonomi global masih tinggi. Mulai dari ketidakpastian perdagangan internasional hingga gejolak di pasar keuangan. Dalam kondisi tersebut, stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi menjadi faktor utama yang diperhatikan dunia usaha.
Senada dengan Aviliani, Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani, mengungkapkan gejolak awal di pasar merupakan respons yang wajar terkait adanya pengunduran gubernur bank sentral tersebut.
Namun ia menilai yang lebih penting adalah bagaimana proses transisi kepemimpinan BI berlangsung dan arah kebijakan bank sentral setelahnya.
"Kalau baru ada kabar pengunduran diri biasanya pasar langsung bereaksi. Namun, yang harus dilihat bukan hanya hari ini, melainkan bagaimana kelanjutan transisi kepemimpinan BI itu yang lebih penting," kata Shinta.
Shinta mengatakan, selama masa kepemimpinan sementara tidak terlihat adanya perubahan kebijakan yang signifikan. Namun, pasar masih menunggu kepastian mengenai siapa yang akan ditetapkan sebagai Gubernur BI secara definitif melalui mekanisme pemilihan yang berlaku.
Menurutnya, kekhawatiran yang disampaikan lembaga pemeringkat Fitch Ratings terkait mundurnya Perry lebih banyak didasarkan pada ketidakpastian transisi kepemimpinan. Meski demikian, ia menegaskan stabilitas BI tidak ditentukan oleh satu figur semata.
"Tapi sebenarnya buat kami (pelaku usaha) yang penting sebenarnya bukan hanya siapa ketuanya, tetapi bagaimana kebijakan Bank Indonesia ke depan," ujar Shinta.
Terkait sosok yang cocok menggantikan Perry, Shinta menekankan figur yang dipilih harus memiliki rekam jejak yang kuat, profesional, serta mampu memperoleh kepercayaan tidak hanya dari pelaku pasar domestik, tetapi juga secara global.
Destry Dinilai Layak Lanjutkan Kepemimpinan BIShinta menilai Destry memiliki rekam jejak yang baik. Namun, keputusan siapa yang akan menjadi Gubernur BI definitif sepenuhnya berada di tangan pemerintah dan DPR.
"Dia memiliki rekam jejak...Selama profesionalisme dijaga, reputasinya baik, dan dapat diterima, kami dukung saja," ucapnya.
Aviliani juga menilai Destry layak melanjutkan kepemimpinan BI sebagai gubernur definitif. Menurutnya, Destry selama ini terlibat langsung dalam penyusunan berbagai kebijakan-kebijakan bersama Perry sehingga transisi akan berlangsung lebih mudah.
"Selama ini banyak kebijakan-kebijakan disusun bersama Pak Perry dan Deputi Gubernur Senior, sehingga transisinya akan lebih smooth," katanya.
Ia menambahkan, Destry juga memiliki komunikasi yang baik dengan berbagai kementerian. Hal itu dinilai penting untuk memperkuat sinergi antara kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil. Menurut Aviliani, harmonisasi ketiga kebijakan tersebut menjadi kebutuhan utama di tengah tantangan ekonomi saat ini.
Danantara Masuk KSSK Dinilai Tak WajarSelain itu, Aviliani menilai rencana pelibatan Danantara dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bukan merupakan hal yang wajar.
“Kalau kita lihat Pak Prabowo itu ingin Danantara itu menjadi bagian (KSSK), tapi sebenarnya Danantara itu sama sebenarnya dengan sektor swasta bagian dari BUMN,” ungkapnya.
Ia menduga alasan pemerintah ingin melibatkan Danantara karena lembaga tersebut akan menerbitkan obligasi dalam jumlah besar.
"Jadi memang sudah tidak wajar, tapi kemungkinan penyebabnya adalah karena akan besar obligasi yang dikeluarkan oleh Danantra,” kata Aviliani.
Meski demikian, Aviliani berpandangan akan lebih tepat apabila pemerintah memasukkan Kementerian Koordinator Perekonomian ke dalam KSSK.
Menurutnya, kementerian tersebut memiliki peran dalam mengoordinasikan kebijakan sektor riil, sehingga dapat menjembatani kebutuhan dunia usaha dengan kebijakan stabilitas keuangan.
"Nanti KSSK mestinya juga ada Menteri Perekonomian supaya sektor riil ikut terwakili dan tahu sektor mana yang perlu didukung pembiayaannya," ujarnya.
Komentar (0)