Pantau - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengajak seluruh pihak menjaga keutuhan Nahdlatul Ulama (NU) dari berbagai bentuk kooptasi dan intervensi politik praktis menjelang Muktamar NU 2026 saat menjadi pemantik diskusi Room Diskusi Serial 7 bertajuk "NU Masa Depan & Masa Depan NU: Sinergitas Pemikiran Nasionalis dan Agama" yang diselenggarakan Yayasan Talibuana Nusantara di Jakarta Selatan, Jumat.
Hasto Soroti Pentingnya Menjaga Khittah NUHasto menegaskan bahwa NU memiliki posisi strategis bagi bangsa sehingga tidak boleh dijadikan arena kepentingan politik praktis.
"NU terlalu besar untuk dilibatkan dalam tarik-menarik kepentingan politik praktis. Jangan pernah coba-coba memecah belah NU demi ambisi kekuasaan. NU itu milik Indonesia dan dunia," ungkapnya.
Menurut Hasto, NU memiliki peran penting dalam perjalanan bangsa Indonesia bersama Partai Nasional Indonesia (PNI), Muhammadiyah, dan berbagai komponen bangsa lainnya dalam membentuk fondasi negara.
Ia menilai kontribusi NU dibangun melalui tradisi Islam rahmatan lil'alamin serta semangat kebangsaan yang terus dijaga sejak organisasi tersebut berdiri.
Hasto juga mengapresiasi pemikiran para pendiri NU yang tercermin dalam lambang organisasi serta menyoroti kontribusi NU melalui Resolusi Jihad dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Ia menilai sinergi antara kebangsaan dan agama perlu terus diperkuat melalui pemahaman sejarah pendirian NU dan PNI secara utuh sebagai landasan menghadapi berbagai tantangan nasional.
Hasto mengingatkan pentingnya meneladani konsistensi Bung Karno dan Megawati Soekarnoputri dalam menempatkan Pancasila sebagai dasar membangun tatanan dunia yang lebih adil.
Menurut Hasto, dinamika politik modern berpotensi mengaburkan ideologi partai politik maupun organisasi keagamaan akibat berbagai intervensi kekuasaan untuk kepentingan elektoral.
"Kembali ke Khittah 1926 adalah benteng ideologis dan moral agar elite NU tidak ikut dalam tarik-menarik kepentingan politik praktis," katanya.
PBNU dan Tokoh Nasional Tekankan Pentingnya IdeologiDalam kesempatan yang sama, Ketua PBNU KH Ulil Abshar Abdalla mengatakan organisasi yang tetap menjaga ideologi memiliki peran penting di tengah meningkatnya pragmatisme masyarakat.
"Di Indonesia saat ini, dua kekuatan sosial utama yang secara konsisten masih peduli, memegang teguh, dan merawat pentingnya ideologi adalah kaum nasionalis di PDI Perjuangan dan kaum agama di NU," ujarnya.
Menurut Ulil, ideologi atau akidah menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa agar masyarakat tidak kehilangan arah.
Ia menegaskan ideologi harus tetap terbuka dan mampu berdialog dengan perubahan zaman tanpa menghilangkan prinsip dasarnya.
Sementara itu, Staf Khusus Wakil Presiden periode 2019–2024 Robikin Emhas menyatakan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan hasil konsensus nasional para pendiri bangsa.
"Indonesia bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler. Indonesia adalah negara Pancasila, di mana nilai-nilai agama menjadi sumber moralitas tata kelola bernegara," ungkapnya.
Ketua Pembina Yayasan Talibuana Nusantara Endin AJ Soefihara mengatakan dialog tersebut diselenggarakan untuk mempertemukan gagasan kelompok nasionalis dan keagamaan.
Menurut Endin, dialog itu bertujuan memperkuat persatuan bangsa.
Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, Muktamar NU 2026 dijadwalkan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.
Komentar (0)