Thailand tengah mengkaji program bantuan senilai 24 miliar baht atau setara Rp 12,7 triliun, untuk mengganti 80 ribu kendaraan tua konvensional menjadi kendaraan listrik.
Kementerian Perhubungan Thailand mengajukan usulan awal kepada komite pemerintah – yang dipimpin Kementerian Keuangan Thailand, dengan target elektrifikasi untuk kendaraan angkutan komersial, seperti taksi, ojek, tuk-tuk (kendaraan roda tiga yang mirip bajaj), truk, dan bus. Namun, targetnya bisa lebih luas daripada itu.
“Kami sedang mempertimbangkan kembali apakah bantuan tersebut sebaiknya diperluas ke semua kategori kendaraan, bukan hanya untuk angkutan,” kata Wakil Menteri Perhubungan Thailand, Siripong Angkasakulkiat, dikutip dari Reuters, Jumat (24/7).
Skema bantuan tersebut nantinya bisa beragam, misalnya berupa subsidi, pinjaman berbunga rendah, atau insentif pajak untuk kendaraan yang harus diganti dilihat dari batas usianya.
Taksi yang mencapai batas usia kendaraan 10 tahun pada 2027, misalnya, telah dipertimbangkan agar mendapat bantuan untuk dialihkan menjadi kendaraan listrik. Menurut Siripong, peralihan ini dapat mengurangi cicilan harian yang ditanggung pengemudinya menjadi 500 baht dari sebelumnya sekitar 700 baht selama lima tahun.
“Pasti akan ada sesuatu tahun ini, tapi kita perlu menyelesaikan detailnya dulu,” ujar Siripong.
Adapun diskusi terkait program ini dapat memakan waktu hingga satu bulan ke depan. Proyek akan dilanjutkan setelah mendapat persetujuan dari Komite, dan akan diawasi pelaksanaannya.
Menteri Keuangan Thailand Ekniti Nitithanprapas mengatakan, program ini juga bisa diarahkan untuk mendukung pembelian unit baru atau penggantian mobil pikap ke EV. Atau, peralihan model yang mampu menggunakan biodiesel B20 dengan pinjaman berbunga rendah dan subsidi.
Mobil pikap merupakan tulang punggung industri otomotif Thailand, yang mewakili lebih dari 60 total produksi kendaraan, serta menopang jaringan pemasok lokal secara luas, pekerjaan di sektor manufaktur, dan produksi suku cadang.
Program ini adalah upaya kesekian Pemerintah Thailand untuk menggencarkan manufaktur dan adopsi kendaraan listrik. Negara tersebut sudah lebih dulu memberikan keringanan pajak dan insentif untuk mempertahankan posisinya sebagai raksasa manufaktur otomotif regional.
Penggantian puluhan ribu kendaraan menjadi EV juga jurus untuk mendongkrak industri otomotif Thailand yang sedang kesulitan.
Penjualan domestik kendaraan di Thailand sempat merosot ke level terendah dalam 15 tahun pada 2024 lalu. Faktornya, utang rumah tangga yang tinggi dan standar pinjaman yang lebih ketat membatasi permintaan. Terutama untuk pikap, sektor kunci di pasar tersebut.
Mengutip Reuters, berbagai program untuk mendukung ekosistem manufaktur EV telah menggaet investasi lebih dari US$4 miliar, termasuk dari perusahaan Tiongkok BYD dan Great Wall Motor. Namun, kebijakan yang tengah berlaku akan berakhir tahun depan. Sebab itu, asosiasi industri mewanti-wanti risiko penurunan tajam.
Juru Bicara Automotive Industry Club di bawah Federation of Thai Industries, Surapong Paisitpattanapong, mengatakan bahwa setiap insentif atau program baru seharusnya ditujukan bagi kendaraan listrik yang diproduksi di dalam negeri dan menggunakan mayoritas komponen dari dalam negeri.
“Lebih banyak produksi kendaraan listrik dalam negeri, artinya lebih banyak lapangan kerja, pendapatan lebih tinggi, dan penerimaan pajak lebih besar,” ujarnya. Situasi tersebut dinilai menguntungkan bagi bisnis, konsumen, juga pemerintah.
Sejalan dengan hal itu, Wakil Presiden Electric Vehicle Association Thailand Siamnat Panassron berpendapat, skema tukar tambah menjadi kendaraan listrik juga harus berlaku untuk kendaraan yang diproduksi dalam negeri.
“Kami ingin mendorong penggunaan sepeda motor dan bus umum bertenaga listrik,” ujar Siamnat.
Komentar (0)