Jakarta (ANTARA) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengusulkan kepada pemerintah untuk membentuk "Danantara Syariah" guna mengkonsolidasi seluruh potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia yang dinilai masih berjalan sendiri-sendiri.
Wakil Ketua Umum MUI Muhammad Cholil Nafis di sela-sela kegiatan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-8 di Jakarta, Jumat, memaparkan bahwa saat ini lembaga Daya Anagata Nusantara (Danantara) telah hadir untuk mengkonsolidasi seluruh kekuatan ekonomi nasional.
Namun, ia menyayangkan belum ada wadah khusus di dalam Danantara yang bertugas mengkonsolidasi ekosistem keuangan syariah.
Padahal, Cholil menyebut potensi ekonomi syariah di Tanah Air sangatlah masif, mulai dari sektor perbankan, asuransi, pasar modal, BPRS, BMT, hingga kekuatan dana sosial seperti zakat dan wakaf. Ia mencatat perputaran dana syariah pendidikan yang dikelola oleh negara saja mencapai sekitar Rp930 triliun, sementara yang dikelola swasta mencapai lebih dari Rp2.000 triliun.
"Kita ingin ada yang mengkonsolidasi ekonomi ini. Ketika dikonsolidasi, maka kekuatan akan besar, cost of fund (biaya pendanaan) dalam proses bisnis akan lebih murah, dan kekuatannya bisa mengerjakan proyek-proyek yang lebih besar," ujar Cholil.
Baca juga: Ketum MUI: Praktik LGBT merendahkan martabat manusia
Untuk mewujudkan hal itu, MUI mengusulkan agar Danantara dapat difungsikan sebagai super holding, sementara "Danantara Syariah" bertindak sebagai holding khusus untuk menggerakkan ekonomi umat.
Cholil membeberkan bahwa ciri khas kekuatan ekonomi syariah sangat bertumpu pada penyaluran kredit (lending) kerakyatan dan sektor konsumen di tingkat masyarakat akar rumput, bukan semata-mata bermain di tingkat global atau pasar modal.
"Karena ekonomi syariah itu berbeda dengan ekonomi konvensional, punya karakter yang berbeda dan juga punya pola bisnis yang berbeda," kata Cholil Nafis.
Dorongan atas usulan tersebut juga ditegaskan oleh Ketua Umum MUI Anwar Iskandar. Ia menyoroti fakta bahwa sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar, pelaksanaan dan pengoptimalan ekosistem ekonomi syariah di Indonesia hingga kini masih belum mencapai titik yang diharapkan
"Ada konsep dari kami untuk lahirnya sebuah 'Danantara Syariah Indonesia'. Kami mohon dukungan dari semua pihak dalam rangka mengoptimalkan ekonomi syariah agar terkoordinir dengan sebaik-baiknya," kata Anwar.
Anwar optimistis bahwa kehadiran wadah terpusat seperti "Danantara Syariah" akan menjadi mesin penggerak kekuatan baru untuk mengangkat harkat, martabat, dan kesejahteraan ekonomi umat di Republik Indonesia.
Baca juga: MUI bahas ketahanan pangan dan tata kelola energi dalam KUII ke-8
Baca juga: Prabowo sebut Indonesia mitra setara investor global lewat Danantara
Wakil Ketua Umum MUI Muhammad Cholil Nafis di sela-sela kegiatan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-8 di Jakarta, Jumat, memaparkan bahwa saat ini lembaga Daya Anagata Nusantara (Danantara) telah hadir untuk mengkonsolidasi seluruh kekuatan ekonomi nasional.
Namun, ia menyayangkan belum ada wadah khusus di dalam Danantara yang bertugas mengkonsolidasi ekosistem keuangan syariah.
Padahal, Cholil menyebut potensi ekonomi syariah di Tanah Air sangatlah masif, mulai dari sektor perbankan, asuransi, pasar modal, BPRS, BMT, hingga kekuatan dana sosial seperti zakat dan wakaf. Ia mencatat perputaran dana syariah pendidikan yang dikelola oleh negara saja mencapai sekitar Rp930 triliun, sementara yang dikelola swasta mencapai lebih dari Rp2.000 triliun.
"Kita ingin ada yang mengkonsolidasi ekonomi ini. Ketika dikonsolidasi, maka kekuatan akan besar, cost of fund (biaya pendanaan) dalam proses bisnis akan lebih murah, dan kekuatannya bisa mengerjakan proyek-proyek yang lebih besar," ujar Cholil.
Baca juga: Ketum MUI: Praktik LGBT merendahkan martabat manusia
Untuk mewujudkan hal itu, MUI mengusulkan agar Danantara dapat difungsikan sebagai super holding, sementara "Danantara Syariah" bertindak sebagai holding khusus untuk menggerakkan ekonomi umat.
Cholil membeberkan bahwa ciri khas kekuatan ekonomi syariah sangat bertumpu pada penyaluran kredit (lending) kerakyatan dan sektor konsumen di tingkat masyarakat akar rumput, bukan semata-mata bermain di tingkat global atau pasar modal.
"Karena ekonomi syariah itu berbeda dengan ekonomi konvensional, punya karakter yang berbeda dan juga punya pola bisnis yang berbeda," kata Cholil Nafis.
Dorongan atas usulan tersebut juga ditegaskan oleh Ketua Umum MUI Anwar Iskandar. Ia menyoroti fakta bahwa sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar, pelaksanaan dan pengoptimalan ekosistem ekonomi syariah di Indonesia hingga kini masih belum mencapai titik yang diharapkan
"Ada konsep dari kami untuk lahirnya sebuah 'Danantara Syariah Indonesia'. Kami mohon dukungan dari semua pihak dalam rangka mengoptimalkan ekonomi syariah agar terkoordinir dengan sebaik-baiknya," kata Anwar.
Anwar optimistis bahwa kehadiran wadah terpusat seperti "Danantara Syariah" akan menjadi mesin penggerak kekuatan baru untuk mengangkat harkat, martabat, dan kesejahteraan ekonomi umat di Republik Indonesia.
Baca juga: MUI bahas ketahanan pangan dan tata kelola energi dalam KUII ke-8
Baca juga: Prabowo sebut Indonesia mitra setara investor global lewat Danantara
Komentar (0)