oleh Qing Feng
Pada 13 April 2026, Yu Wensheng kembali ke Beijing.
Semestinya ini hanya sebuah berita biasa tentang seseorang bernama Yu Wensheng yang dibebaskan dari penjara dan kembali ke rumahnya. Tetapi dia bukanlah tahanan biasa. Dia adalah pengacara hak asasi manusia terkenal di Tiongkok, yang mewakili praktisi Falun Gong dan membela rekan-rekannya yang ditangkap dalam insiden penangkapan massal terhadap pengacara hak-hak sipil Tiongkok pada 9 Juli 2015 (insiden penindakan 709).
Dalam bahasa resmi, tuduhannya adalah “melakukan penghasutan untuk menggulingkan kekuasaan pemerintah.” Tetapi melihat rekam jejak publiknya, apa yang benar-benar tidak dapat ditoleransi oleh pihak berwenang adalah serangkaian fakta lain: ia mewakili praktisi Falun Gong, mewakili pengacara yang ditangkap dalam insiden penindakan 709, secara terbuka menyerukan reformasi konstitusional, dan mencoba bertemu dengan diplomat Eropa.
Dalam masyarakat normal yang diatur oleh hukum, semua ini dianggap sebagai praktik hukum, penyampaian pendapat, dan interaksi sosial yang biasa. Tetapi jika hal itu dilakukan di Tiongkok, keadaan jadi berbeda, seorang pengacara pun dipenjara sampai 2 kali: Pertama ditangkap pada tahun 2018 dan dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Kedua kalinya ditangkap pada tahun 2023, ketika bersama istri Xu Yan dalam perjalanan menuju tempat pertemuan dengan delegasi Uni Eropa untuk Tiongkok, dan dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun.
Setelah dibebaskan, kepada media ia mengatakan: “Kontras di Tiongkok terlalu besar. Ada suasana ‘pembunuhan’ terhadap pengacara hak asasi manusia. Rasanya komunitas pengacara hak asasi manusia telah terpecah belah, dan banyak pengacara sekarang takut untuk berbicara. Banyak pengacara hak asasi manusia yang sangat cakap pada dasarnya telah dicabut atau dibatalkan lisensinya.”
Yu Wensheng bukanlah kasus terisolasi. Ia hanyalah salah satu dari ratusan orang yang terjebak dalam penindakan besar-besaran terhadap pengacara HAM pada 11 tahun yang lalu.
Mengapa Orang Awam Wajib Peduli terhadap Hal Ini?
Mungkin ada pembaca yang berpikir: Apa hubungannya bisnis pengacara dengan saya? Saya tidak berlitigasi.
Mari kita pikirkan dari sudut pandang yang lain.
Jika Anda sudah membayar sebuah bangunan untuk rumah tinggal yang sedang dalam konstruksi pengembang, tiba-tiba terbengkalai karena pengembangnya melarikan diri, dan Anda ingin menuntut untuk mendapatkan kembali uang hasil jerih payah, maka Anda membutuhkan pengacara. Jika anak Anda diintimidasi di sekolah dan sekolah menolak bertanggung jawab, dan Anda ingin menempuh jalur hukum, Anda membutuhkan pengacara.
Jika sebuah pabrik di dekat rumah Anda membuang limbah beracun, membuat keluarga Anda sakit, dan Anda menginginkan kompensasi dari pabrik tersebut, Anda membutuhkan pengacara. Jika orang yang Anda cintai dipenjara dan disiksa karena membela keyakinannya, dan Anda ingin seseorang membela mereka, Anda membutuhkan pengacara.
Tetapi pengacara yang membela Anda ditangkap. Pengacara yang membela mereka juga ditangkap. Dan pengacara yang membela “pengacara yang membela mereka” juga ikut ditangkap.
Inilah Tiongkok daratan di bawah pimpinan Partai Komunis Tiongkok (PKT) setelah 9 Juli 2015.
Ketika pengacara yang berani membela orang lain disingkirkan, orang biasa bukan lagi penonton, tetapi menjadi korban berikutnya tanpa siapa pun yang membela mereka.
Apa yang Terjadi pada 9 Juli 2015?
Mulai 9 Juli 2015, otoritas PKT melancarkan operasi gabungan di 23 provinsi, kota, dan daerah otonom di seluruh negeri, menangkap, memanggil, menahan secara kriminal, menghilangkan secara paksa, atau menginterogasi lebih dari 300 orang pengacara, pekerja hukum, aktivis hak asasi manusia, dan kerabat mereka. Operasi ini dikenal sebagai “Penindakan 709.” Pihak berwenang membuat tuduhan palsu dan menjatuhkan hukuman penjara kepada beberapa pengacara dan aktivis hak asasi manusia dengan masa hukuman antara 3 hingga 8 tahun.
Firma Hukum “Fengrui” di Beijing adalah yang terkena dampak paling parah. Kepala firma tersebut, Zhou Shifeng, dijatuhi hukuman 7 tahun, dan pengacara Wang Yu, Wang Quanzhang, dan Li Heping dan lainnya semuanya ditangkap dan dipenjara.
Mereka yang ditangkap bukanlah revolusioner radikal. Sekitar tahun 2003, banyak pengacara Tiongkok, memanfaatkan pemerintah yang sedang menekankan “supremasi hukum,” mulai memperjuangkan hak-hak konstitusional dan sipil atas nama rakyat, bekerja sama untuk meminta pertanggungjawaban pejabat lokal atas pelanggaran hak asasi manusia seperti perampasan tanah, penggusuran paksa dan pelanggaran hukum lainnya. Singkatnya, yang mereka lakukan adalah mewakili warga sipil di pengadilan dalam kerangka hukum Tiongkok sendiri.
Siapa Sebenarnya yang Mereka Bantu?
Banyak pengacara dan aktivis hak asasi manusia yang ditindas dalam “penindakan 709” mewakili praktisi Falun Gong atau membela mereka yang terlibat dalam kasus-kasus sensitif yang berkaitan dengan keyakinan agama, hak-hak sipil, dan kebebasan berbicara.
Yu Wensheng, pengacara telah lama mewakili praktisi Falun Gong dan kasus-kasus hak asasi manusia. Pengacara Wang Yu juga telah secara terbuka mendukung upaya praktisi Falun Gong untuk melindungi hak-hak mereka sesuai hukum. Dari penangkapannya pada tahun 2015 hingga pembebasannya pada tahun 2020, hampir lima tahun, Li Wenzu, istri Wang Quanzhang tidak diizinkan membesuk atau berkomunikasi dengannya selama waktu itu, sehingga tidak tahu bagaimana nasib suaminya. Anak-anak mereka, yang tumbuh dari balita hingga siswa sekolah dasar, tidak pernah melihat ayah mereka.
Para pengacara itu membantu keluarga yang kehilangan rumah akibat penggusuran paksa untuk mendapatkan kompensasi. Mereka membela warga negara yang dianiaya karena keyakinan. Mereka membantu penduduk desa yang menderita polusi untuk mencari kompensasi dari perusahaan. Mereka bertindak berdasarkan konstitusi dan hukum Tiongkok sendiri yang berlaku.
Namun, mereka ditangkap.
Sebuah sumber yang terinformasi dari Kelompok Pengacara Hak Asasi Manusia Tiongkok mengatakan kepada media: “Pemicu penangkapan pengacara Yu Wensheng oleh otoritas PKT memang adalah rencana pertemuannya dengan delegasi Uni Eropa untuk Tiongkok, tetapi alasan sebenarnya di baliknya adalah pemerintah PKT mencegahnya mengkritik kegelapan politik pemerintah, ketidakadilan peradilan, dan memburuknya situasi hak asasi manusia di sebuah konferensi internasional.”
11 Tahun Kemudian, Penindasan Belum Berhenti
9 Juli 2026 menandai peringatan ke-11 tahun “penindasan 709”. Human Rights Watch menunjukkan bahwa pemerintah PKT terus menganiaya dan membungkam pengacara setelah “penindasan 709,” dan telah memperluas kontrol ideologisnya terhadap profesi hukum di Tiongkok daratan.
Meskipun sebagian besar pengacara yang ditangkap pada tahun 2015 telah menjalani hukuman mereka, mereka masih belum dapat melanjutkan kehidupan dan pekerjaan normal, dan beberapa orang pengacara masih menghadapi “hukuman ganda.” Yu Wensheng adalah contoh tipikal: awalnya dijatuhi hukuman penjara 4 tahun, ia ditangkap lagi kurang dari setahun setelah dibebaskan dan dijatuhi hukuman penjara lagi selama 3 tahun.
Seorang anggota keluarga pengacara “709” menggambarkan kehidupan sehari-hari yang dialami: “Sudah 9 tahun, pengawasan terhadap mereka (para pengacara) tidak berkurang sedikit pun. Kemudian, datang petugas keamanan negara ke rumah mengancam saya, mengungkapkan kehidupan saya dengan detail yang sangat jelas. Meskipun saya tidak berada di penjara kecil, tetapi saya hidup di penjara besar.”
Pada awal Juli tahun ini, 31 organisasi hak asasi manusia internasional mengeluarkan pernyataan bersama yang menuduh otoritas PKT telah melanggar hak-hak pengacara dan pembela hak asasi manusia secara serius, dan bahwa sampai saat ini otoritas PKT belum dimintai pertanggungjawaban. Di Berlin, warga asal Tiongkok juga etnis Uighur berunjuk rasa di depan kedutaan besar PKT. Seorang peserta mengatakan: “Pengacara hanya menjalankan tugas mereka, namun mereka dipenjara. Warga negara berbicara jujur, namun mereka kehilangan kebebasan. Banyak keluarga dibuat hancur.”
Laporan Amnesty International juga menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada pejabat PKT yang dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi manusia berat terhadap pengacara dan pembela hak asasi manusia selama “penindakan 709”.
Apa Sebenarnya yang Dihancurkan oleh “Penindakan 709”?
Setelah dibebaskan, Zhou Shifeng mengatakan bahwa “penindakan 709” adalah bencana dalam sejarah peradaban manusia. Penindakan itu tidak hanya bertujuan untuk menghancurkan pengacara dan aktivis hak asasi manusia, tetapi juga untuk menghilangkan rasa keadilan, kebaikan, dan keberanian yang ada dalam hati masyarakat.
Tidak salah! “penindakan 709” selain bertujuan untuk menghancurkan karier beberapa ratus orang pengacara di Tiongkok. Penindakan itu juga menghancurkan sisa-sisa terakhir kepercayaan suatu negara terhadap hukumnya sendiri.
“Penindakan 709” oleh pemerintah PKT memang berhasil menurunkan secara signifikan jumlah pengacara yang bersedia menantang pelanggaran hak asasi manusia oleh negara. Penindakan Xi Jinping setelah berkuasa digambarkan sebagai “mode pembersihan”: hampir setiap pengacara hak asasi manusia di Tiongkok daratan yang aktif telah terpengaruh.
Dalam masyarakat yang berfungsi dengan baik, ketika seorang warga negara dirugikan, ada pengacara yang membela mereka, pengadilan independen untuk mengadili kasus, liputan media yang bebas, dan pertanggungjawaban bagi mereka yang bertanggung jawab. Setiap mata rantai dalam rangkaian ini telah secara sistematis dilemahkan atau diputus oleh otoritas PKT saat ini.
Ketika semua jalan menuju pertanggungjawaban diblokir, bukan pengacara yang menderita, tetapi setiap warga sipil di Tiongkok. Karena ketika seorang warga menghadapi ketidakadilan, ia akan menemukan bahwa para pengacara yang seharusnya membelanya telah dilenyapkan 11 tahun yang lalu.
Kendati pengacara Yu Wensheng telah kembali ke Beijing, tetapi tangan kanannya masih tidak dapat menulis dengan baik. Pengacara Wang Quanzhang dibebaskan dari penjara, tetapi tetap berada di bawah pengawasan ketat. Ada pengacara-pengacara lain yang namanya bahkan tidak kita ketahui, karena informasi mereka telah sepenuhnya dihapus dari internet Tiongkok.
Semua orang sama di hadapan hukum, kebebasan berkeyakinan tidak dapat diganggu gugat, dan setiap orang berhak atas pembelaan. Ini bukan pendapat pribadi pengacara mana pun, prinsip-prinsip ini telah diabadikan dalam konstitusi Tiongkok sendiri.
Jika hukum suatu negara tidak melindungi warga negara yang taat hukum, jika membela seseorang sesuai hukum yang berlaku malahan dikriminalisasi, dapatkah sistem ini masih disebut “supremasi hukum”?
Komentar (0)