Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengajak Presiden Prabowo Subianto dan partai politik di DPR RI untuk merevisi sekitar 108 undang-undang demi kedaulatan ekonomi.
“Ada 108 undang-undang yang kemudian akan kami ajak Pak Prabowo dan partai-partai untuk mengubahnya agar yang disebut dengan kedaulatan ekonomi itu terwujud,” ujar dia setelah menghadiri acara Hari Lahir Ke-28 PKB yang dihadiri Presiden Prabowo di Jakarta, Kamis (23/7) malam.
Selain itu, kata dia, perubahan ratusan regulasi tersebut dibutuhkan untuk mewujudkan arah baru ekonomi yang digagas Presiden Prabowo, dan disebut PKB sebagai “Prabowonomics”.
“Perubahan undang-undang dan berbagai regulasinya adalah langkah berikutnya dari komitmen Bapak Presiden dan komitmen PKB untuk terus mewujudkan negeri yang kaya ini dinikmati oleh rakyatnya sendiri,” katanya.
Dia menjelaskan sejumlah undang-undang yang perlu diubah demi mewujudkan kedaulatan ekonomi meliputi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, hingga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
“Semua harus diubah, dan ini kami ajak semua pihak untuk berpikir itu agar menyesuaikan dengan kekuatan yang sedang kita bangun untuk berdiri di atas kaki sendiri,” katanya.
Baca juga: Cak Imin sebut "Prabowonomics" jadi bentuk syukur PKB di umur ke-28
Baca juga: Presiden Prabowo hadiri puncak acara Harlah Ke-28 PKB
“Ada 108 undang-undang yang kemudian akan kami ajak Pak Prabowo dan partai-partai untuk mengubahnya agar yang disebut dengan kedaulatan ekonomi itu terwujud,” ujar dia setelah menghadiri acara Hari Lahir Ke-28 PKB yang dihadiri Presiden Prabowo di Jakarta, Kamis (23/7) malam.
Selain itu, kata dia, perubahan ratusan regulasi tersebut dibutuhkan untuk mewujudkan arah baru ekonomi yang digagas Presiden Prabowo, dan disebut PKB sebagai “Prabowonomics”.
“Perubahan undang-undang dan berbagai regulasinya adalah langkah berikutnya dari komitmen Bapak Presiden dan komitmen PKB untuk terus mewujudkan negeri yang kaya ini dinikmati oleh rakyatnya sendiri,” katanya.
Dia menjelaskan sejumlah undang-undang yang perlu diubah demi mewujudkan kedaulatan ekonomi meliputi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, hingga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
“Semua harus diubah, dan ini kami ajak semua pihak untuk berpikir itu agar menyesuaikan dengan kekuatan yang sedang kita bangun untuk berdiri di atas kaki sendiri,” katanya.
Baca juga: Cak Imin sebut "Prabowonomics" jadi bentuk syukur PKB di umur ke-28
Baca juga: Presiden Prabowo hadiri puncak acara Harlah Ke-28 PKB
Komentar (0)