Ijtima Ulama PKB menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto dalam acara Puncak Harlah ke-28 PKB. Mereka meminta Prabowo untuk meneruskan pembangunan nasional hingga mewujudkan ketahanan pangan.
"Kami para ulama, pimpinan Pondok Pesantren dan tokoh agama yang tergabung dalam Ijtima Ulama Indonesia, setelah mencermati dinamika nasional, perubahan tatanan dunia serta arah pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo," kata Pimpinan Ponpes Asy-Syifaa, Simpang Sumedang, Jabar, KH Muhyidin Al-Manafi, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Dalam rekomendasinya, Ijtima Ulama meminta Prabowo untuk memperkuat kedaulatan bangsa. Mereka ingin pemerintah mewujudkan ketahanan pangan dan energi.
"Yang pertama, menguatkan negara untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju dan sejahtera. Ijtima Ulama mendukung langkah-langkah strategis Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kedaulatan bangsa, membangun kemandirian ekonomi, mempercepat industrialisasi dan hilirisasi," kata Muhyidin.
"Mewujudkan ketahanan pangan dan energi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mengembalikan arah pembangunan nasional pada amanat Pancasila dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," sambungnya.
Ijtima Ulama juga ingin pemerintah tetap berjalan dalam koridor konstitusi. Ia menyebut kekuatan negara adalah instrumen bukan tujuan.
"Yang kedua, memastikan negara yang kuat tetap berjalan dalam koridor konstitusi, keadilan dan tata kelola yang baik. Ijtima Ulama mengingatkan bahwa kekuatan negara adalah instrumen, bukan tujuan. Karena itu percepatan pembangunan harus berjalan seiring dengan penguatan institusi, penghormatan terhadap konstitusi, supremasi hukum," kata dia.
Ijtima Ulama beharap tata kelola pemerintahan bersih, profesional dan akuntabel. Pemerintah disebut harus membuka partisipasi dan kritik konstruktif.
"Kami mendorong seluruh penyelenggara negara untuk menjunjung meritokrasi, memberantas korupsi dan penyalahgunaan wewenang, membuka ruang partisipasi dan kritik yang konstruktif serta memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada rakyat. Negara yang kuat harus melahirkan institusi yang kuat, menghadirkan kesejahteraan dan membangun kepercayaan publik," ungkapnya.
(dwr/eva)
Komentar (0)