Purbaya: Panda Bond US$ 1 Miliar untuk Biayai Defisit APBN

katadata.co.id
3 jam lalu
Cover Berita

Pemerintah akan menerbitkan obligasi berdemoninasi yuan, Panda Bond senilai US$ 1 miliar atau setara Rp 18 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut, dana yang berhasil dihimpun akan digunakan untuk menutup sebagian defisit APBN sekaligus mendukung kebutuhan belanja pemerintah.

Purbaya mengatakan penerbitan Panda Bond juga menjadi bagian dari strategi diversifikasi sumber pembiayaan pemerintah. Menurutnya, pembiayaan global  Indonesia selama ini masih didominasi penerbitan surat utang dalam denominasi dolar Amerika Serikat (AS).

“Ini untuk menutup sebagian defisit,” Purbaya di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis (23/7).

Melalui Panda Bond, pemerintah mulai memperluas sumber pendanaan ke pasar keuangan Cina. Pemerinth ebelumnya jug telah melakukan diversifikasi ke Jepang dan Australia.

Purbaya sebelumnya memastikan penerbitan Panda Bond Indonesia telah memperoleh peringkat kredit AAA dari lembaga pemeringkat di Cina, Lianhe Credit Rating. Ia mengatakan peringkat tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong tingginya minat investor terhadap surat utang Indonesia di pasar keuangan Cina.

Selain itu, pemerintah akan memanfaatkan skema Local Currency Transaction (LCT) dalam penerbitan Panda Bond. Melalui mekanisme tersebut, investor melakukan pembayaran dalam mata uang yuan, sementara pemerintah menerima dana dalam rupiah melalui kerja sama bank sentral kedua negara.

Ia menilai skema itu dapat mengurangi tekanan terhadap permintaan dolar AS di pasar domestik sehingga mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. “Rupiah akan cenderung menguat karena tekanan dari dolar ini. Jadi strategi itu memang sengaja dikembangkan untuk maksimalkan instrumen yang ada untuk menjaga nilai tukar rupiah,” ujarnya.

Penerbitan bond dalam denominasi renminbi ini bukan hal baru. Pada Oktober 2025, pemerintah telah menerbitkan surat utang serupa bernama Dim Sum Bond. Pemerintah membagi penerbitan menjadi dua seri.

Seri RICNH1030 memiliki tenor 5 tahun dengan jatuh tempo pada 31 Oktober 2030, sementara seri RICNH1035 memiliki tenor 10 tahun dengan jatuh tempo pada 31 Oktober 2035.

Pemerintah menetapkan tanggal penawaran pada 23 Oktober 2025 dan menyelesaikan penerbitan pada 31 Oktober 2025. Total penerbitan mencapai CNH 6 miliar, yang terdiri atas CNH 3,5 miliar untuk tenor 5 tahun dan CNH 2,5 miliar untuk tenor 10 tahun.


Artikel Asli

Komentar (0)


Lanjut baca:

thumb
DPR Desak Percepatan Reformasi Hukum Tata Kelola TPPO di NTT
• 20 jam lalu
0
thumb
inDrive Bangun Ekosistem Transportasi yang Lebih Adil
• 12 jam lalu
0
thumb
Hotman Paris Mundur dari Tim Kuasa Hukum Febrie Adriansyah, Pilih Fokus Pulihkan Kesehatan
• 12 jam lalu
0
thumb
Bank Mandiri Raup Social Loan Didukung World Bank Rp13,48 Triliun, Perkuat Pembiayaan KUR
• 3 jam lalu
0
thumb
Bentengi Anak dari Perilaku LGBT, Ini Cara Tanamkan Pemahaman Gender Sesuai Usia
• 6 jam lalu
0
Berhasil disimpan.