Ijtima’ Ulama Indonesia menyerahkan hasil rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto usai pembacaan hasil saat Puncak Harlah ke-28 di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis (23/7).
Rekomendasi yang dimasukkan dalam sebuah map itu diserahkan oleh Pimpinan Ponpes Asy-Syifaa, KH Muhyiddin Al-Manafi, kepada Prabowo dan langsung diterima.
Penyerahan tersebut dilakukan setelah pimpinan pesantren di Simpang Sumedang, Jawa Barat itu membacakan hasil rekomendasi Ijtima’ Ulama di hadapan Prabowo dan para peserta. Dalam rekomendasi yang dibacakan, ia menyampaikan tiga poin utama.
Awalnya, Muhyiddin mengatakan hasil Ijtima’ Ulama disusun setelah para peserta mencermati berbagai dinamika nasional maupun global, serta arah pembangunan nasional di bawah pemerintahan Prabowo.
“Kami para ulama, pimpinan pondok pesantren dan tokoh agama yang tergabung dalam Ijtima' Ulama Indonesia, setelah mencermati dinamika nasional, perubahan tatanan dunia serta arah pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto berlandaskan nilai-nilai Islam Ahlussunnah Wal Jamaah, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita para pendiri bangsa menyampaikan rekomendasi sebagai berikut,” kata Muhyiddin.
Rekomendasi pertama berisi dukungan terhadap langkah-langkah strategis pemerintahan Prabowo dalam memperkuat kedaulatan negara, mempercepat pembangunan ekonomi, hingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Yang pertama, menguatkan negara untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju dan sejahtera. Ijtima’ Ulama mendukung langkah-langkah strategis Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kedaulatan bangsa, membangun kemandirian ekonomi, mempercepat industrialisasi dan hilirisasi, mewujudkan ketahanan pangan dan energi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mengembalikan arah pembangunan nasional pada amanat Pancasila dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” ujar Muhyiddin.
“Di tengah perubahan geopolitik, geoekonomi, dan teknologi global, Indonesia memerlukan negara yang kuat, efektif dan berpihak pada kepentingan nasional,” lanjutnya.
Meski memberikan dukungan terhadap agenda pembangunan pemerintah, Ijtima’ Ulama juga mengingatkan agar penguatan negara tetap berjalan sesuai koridor konstitusi, demokrasi, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Muhyiddin mengatakan kekuatan negara harus menjadi instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, bukan menjadi tujuan akhir.
“Yang kedua, memastikan negara yang kuat tetap berjalan dalam koridor konstitusi, keadilan dan tata kelola yang baik. Ijtima’ Ulama mengingatkan bahwa kekuatan negara adalah instrumen, bukan tujuan. Karena itu percepatan pembangunan harus berjalan seiring dengan penguatan institusi, penghormatan terhadap konstitusi, supremasi hukum, demokrasi serta tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, akuntabel dan berintegritas,” kata Muhyiddin.
“Kami mendorong seluruh penyelenggara negara untuk menjunjung meritokrasi, memberantas korupsi dan penyalahgunaan wewenang, membuka ruang partisipasi dan kritik yang konstruktif serta memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada rakyat. Negara yang kuat harus melahirkan institusi yang kuat, menghadirkan kesejahteraan dan membangun kepercayaan publik,” sambungnya.
Selain menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah, Ijtima’ Ulama juga menegaskan komitmen internal untuk membenahi Nahdlatul Ulama (NU) agar semakin solid dan mampu memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
Muhyiddin mengatakan NU yang sehat dan kuat akan menjadi modal strategis bangsa dalam memperkuat persatuan nasional sekaligus mendukung keberhasilan pembangunan.
“Tiga, menumbuhkan komitmen ulama untuk memperbaiki dan menata Nahdlatul Ulama, menguatkan umat, bangsa dan negara. Ijtima’ Ulama berkomitmen terlibat secara total dalam memperbaiki dan menata Nahdlatul Ulama agar semakin solid, berwibawa, mandiri dan produktif memberi manfaat yang semakin besar bagi umat, bangsa dan negara,” ucapnya.
“Kami meyakini bahwa Nahdlatul Ulama yang sehat, kuat dan produktif merupakan modal strategis bangsa. Nahdlatul Ulama yang kuat akan memperkokoh persatuan nasional, memperluas kontribusi di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi umat dan pelayanan sosial serta menjadi mitra strategis negara dalam menyukseskan pembangunan nasional,” sambung dia.
Di akhir rekomendasinya, Muhyiddin menegaskan Ijtima’ Ulama akan terus menjalankan fungsi amar ma’ruf nahi munkar dengan memberikan dukungan sekaligus kritik yang konstruktif terhadap jalannya pemerintahan.
“Karena itu, Ijtima Ulama akan terus menjalankan amanah amar ma’ruf nahi munkar, memperkuat ukhuwah, menjaga persatuan serta memberikan dukungan, nasihat dan koreksi yang konstruktif agar penyelenggaraan negara senantiasa berada dalam koridor konstitusi, keadilan dan kemaslahatan,” jelas Muhyiddin.
“Kami meyakini semakin sehat dan kuat Nahdlatul Ulama, semakin besar kontribusinya bagi umat, semakin kokoh persatuan bangsa dan semakin efektif negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat,” sambung dia.
Komentar (0)