Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan belum mengetahui secara rinci rencana Pemprov DKI Jakarta yang akan menerbitkan obligasi daerah.
IDXChannel - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan belum mengetahui secara rinci rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang akan menerbitkan obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun sebagai sumber pembiayaan baru.
Menurut Purbaya, kondisi kas Pemprov DKI Jakarta masih sangat kuat sehingga, dia mempertanyakan urgensi rencana penerbitan obligasi tersebut.
"Buat apa dia terbitin obligasi? Kan uangnya banyak. Masih ada berapa triliun tuh," ujar Purbaya usai sidang debottlenecking, Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Purbaya juga mengaku belum ada pembahasan terkait rencana itu antara Kementerian Keuangan dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. "Saya enggak tahu. Saya belum tahu," kata dia.
Meski demikian, dia menilai penerbitan obligasi daerah tidak akan menjadi persoalan apabila kondisi keuangan daerah kuat.
"Kalau kredibel sama DKI uangnya banyak sebenarnya nggak bahaya. Cuma jadi pertanyaan adalah dia kan uangnya nggak kepake banyak, buat apa? Tapi saya enggak tahu. Nanti saya cek dengan mereka ya," kata Purbaya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan rencana penerbitan obligasi daerah itu merupakan yang pertama di Indonesia. Menurutnya, rencana tersebut dilakukan sebagai instrumen pembiayaan baru untuk memperkuat pengelolaan APBD agar lebih sehat.
"Kenapa Rp3,5 triliun? Sebenarnya size-nya Jakarta itu memang jauh lebih besar dari itu. Tapi kan kita tahu bahwa ini adalah pertama kali obligasi daerah yang diluncurkan di republik ini. Dan kalau ini berhasil menjadi instrumen creative financing, saya yakin ini bisa dicontoh di daerah-daerah lain," kata Pramono dalam konferensi pers APBD Kuartal II 2026 di Balai Kota Jakarta, Rabu (22/7/2026).
Pramono menjelaskan, nilai obligasi tersebut dipilih meski APBD DKI Jakarta 2026 mencapai sekitar Rp81,32 triliun karena penerbitan ini menjadi yang pertama di Indonesia.
Adapun Pramono juga mengibaratkan penerbitan obligasi seperti seseorang yang tetap meminjam uang meski memiliki kemampuan finansial yang kuat.
"Banyak orang-orang kaya yang sebenarnya nggak perlu pinjam tetapi tetap meminjam, itu karena untuk membuat badannya lebih sehat," katanya.
Di sisi lain Pramono menegaskan, meski sempat terdampak pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat, kondisi keuangan DKI Jakarta tetap kuat.
Karena itu, obligasi diterbitkan bukan untuk menutup defisit anggaran, melainkan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan dan memperkuat kesehatan fiskal daerah.
"Demikian juga dengan Jakarta, walaupun ada pemotongan DBH, kita melakukan creative financing supaya keuangan Jakarta itu jauh lebih sehat dan transparan terbuka," ujar Pramono.
(Dhera Arizona)
Komentar (0)