Jakarta, VIVA – Kementerian Transmigrasi (Kementrans) menyiapkan lahan seluas 7,8 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Ardi Mulyo, Kalimantan Utara (Kaltara).
Lahan berstatus Hak Pengelolaan (HPL) transmigrasi itu akan digunakan untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat di kawasan transmigrasi dan wilayah perbatasan.
Persetujuan prinsip penggunaan lahan tersebut disampaikan Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara saat menerima audiensi Gubernur Kalimantan Utara Zainal A. Paliwang di Kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta.
Menteri Iftitah mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat tidak hanya bertujuan meningkatkan akses pendidikan, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan transmigrasi.
“Pada prinsipnya, kami pasti akan mendukung apa yang menjadi hajat pemerintah, apalagi jika HPL transmigrasi digunakan untuk pusat kegiatan ekonomi. Sekolah juga merupakan bagian dari pusat kegiatan ekonomi,” ujar Menteri Iftitah, dikutip Kamis, 23 Juli 2026.
Menurut dia, keberadaan sekolah akan memicu tumbuhnya berbagai aktivitas ekonomi baru di sekitarnya, mulai dari berkembangnya usaha masyarakat, meningkatnya kebutuhan jasa dan perdagangan, hingga terbukanya lapangan pekerjaan.
Dalam pelaksanaannya, pemanfaatan lahan antarlembaga pemerintah akan dilakukan melalui skema Hak Pakai. Kementerian Transmigrasi akan berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) agar proses administrasi berjalan sesuai ketentuan serta tetap menjaga tata kelola aset negara.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Utara Zainal A. Paliwang menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian Transmigrasi terhadap pembangunan Sekolah Rakyat di wilayahnya.
Menurut Zainal, fasilitas pendidikan tersebut sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama di daerah transmigrasi dan kawasan perbatasan Indonesia dengan Malaysia.
“Untuk meningkatkan sumber daya manusia Kalimantan Utara yang notabene baru berusia 13 tahun. Ini usia yang sangat muda, dan kebetulan kami juga masih termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Kami juga berada di wilayah perbatasan. Perbatasan ini merupakan etalase Indonesia, Pak Menteri,” ujar Zainal.
Selain pembangunan Sekolah Rakyat, pertemuan tersebut juga membahas percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan transmigrasi, khususnya di wilayah terpencil seperti Krayan.
Komentar (0)