Gelar FKP, Setjen MPR Dorong Peningkatan Kepercayaan Publik Lewat Keterbukaan Informasi

jpnn.com, TANGERANG - Sekretariat Jenderal MPR bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bina Bangsa (UNIBA) menggelar acara Forum Konsultasi Publik (FKP) MPR di Tangerang, Banten.

Kegiatan yang mengusung tema 'Peningkatan Kepercayaan Publik Melalui Keterbukaan Informasi dan Penguatan Kelembagaan' itu diselenggarakan pada Kamis (23/7).

BACA JUGA: MPR Dorong Risalah Perubahan UUD NRI Tahun 1945 Jadi Rujukan Penafsiran Konstitusi

Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog antara lembaga negara, akademisi, praktisi, serta masyarakat untuk memberikan masukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Setjen MPR.

BACA JUGA: Taufik Basari MPR Sebut Pengelolaan Agraria Masih Dikuasai Korporasi dan Oligarki

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum MPR Agus Subagyo dalam sambutannya menyampaikan FKP merupakan wujud komitmen Setjen MPR untuk membangun budaya pelayanan publik yang semakin berkualitas, transparan, dan partisipatif.

"Forum Konsultasi Publik ini diharapkan menjadi ruang dialog yang konstruktif sekaligus ruang kolaborasi yang efektif antara lembaga negara, pemerintahan, akademisi, praktisi media, dan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan publik yang semakin berkualitas," ujar Agus.

BACA JUGA: Gelar Forum Konsultasi Publik, Klinik Pratama MPR Dorong Perbaikan Layanan Berkelanjutan

Agus menjelaskan kepercayaan publik merupakan modal sosial yang sangat penting bagi lembaga negara karena berkaitan erat dengan penguatan legitimasi institusi.

Lebih lanjut, Agus mengatakan berdasarkan survei kepercayaan publik yang dirilis Indikator Politik Indonesia pada Januari 2026, MPR berada pada posisi yang cukup baik di antara sejumlah lembaga negara.

Namun demikian, menurut Agus, capaian tersebut harus menjadi pengingat agar seluruh jajaran MPR terus menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan.

"Kepercayaan itu sesuatu yang sangat rapuh. Membangun kepercayaan membutuhkan waktu yang panjang, tetapi dapat hilang hanya karena satu kesalahan kecil. Oleh karena itu, kepercayaan publik harus dibangun dengan fondasi yang kuat," tegasnya.

Agus juga mengatakan penguatan kepercayaan publik tidak cukup hanya melalui komunikasi atau kegiatan seremonial, tetapi harus diwujudkan melalui konsistensi dalam memberikan pelayanan berkualitas serta komitmen untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

“Kepercayaan publik tidak hanya dibangun melalui angka-angka survei, tetapi lebih dari itu merupakan modal sosial yang diperlukan lembaga negara untuk memperkuat legitimasinya,” kata Agus lagi.

Dalam konteks pelayanan publik, Agus menegaskan keterbukaan informasi dan penguatan kelembagaan menjadi dua aspek penting yang harus terus dikembangkan.

Hal tersebut juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa pelayanan kepada masyarakat harus memenuhi prinsip berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, terukur, akuntabel, serta berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat.

“Penguatan kelembagaan tidak hanya berbicara mengenai struktur organisasi, tetapi juga mencakup nilai budaya kerja, integritas aparatur, kompetensi sumber daya manusia, serta pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan agar organisasi dapat terus belajar dan beradaptasi,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga MPR Susan Andriyani mengatakan pelaksanaan FKP merupakan bagian dari upaya evaluasi dan peningkatan kualitas layanan publik, khususnya pada Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi MPR.

Dia menyebut terdapat dua layanan utama yang dimiliki Biro Hubungan Masyarakat Setjen MPR, yakni layanan penerimaan kunjungan kelembagaan, dan layanan data informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

“Forum konsultasi publik ini merupakan wadah untuk menghimpun masukan terhadap standar pelayanan yang kami susun. Masukan dari Bapak, Ibu, dan seluruh peserta sangat berarti bagi kami sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan ke depannya,” ujarnya.

Forum ini menghadirkan tiga narasumber kompeten, yakni Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi MPR Budi Muliawan, Penelaah Teknis Kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Rizky Dwiputra Restavie, dan Analis Kebijakan Pertama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Dian Ayu Puspitasari.

Kegiatan ini dimoderatori Kepala Subbagian Hubungan Antarlembaga MPR Indra Ardianto.

Melalui Forum Konsultasi Publik ini, Setjen MPR berharap dapat memperoleh berbagai masukan konstruktif dari para pemangku kepentingan sebagai bahan penyempurnaan standar pelayanan publik.

Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun budaya perbaikan yang berkelanjutan demi memperkokoh kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. (mrk/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kasus Kekerasan Seksual Terus Berulang, Waka MPR: Harus Diatasi dengan Langkah Tegas