Optimalisasi KDKMP, Golkar Dorong Akses Kolaborasi

Jakarta: Komitmen pemerintah mempercepat pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) disambut positif sebagai salah satu program strategis untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Langkah tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam membangun kemandirian desa.

Untuk mendukungnya, Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar Abdul Rahman Farisi mendorong agar pemerintah perlu memastikan tersedianya tiga akses kolaborasi yang akan memperkuat ekosistem bisnis koperasi.

"Langkah tersebut penting agar KDMP tidak hanya menjadi program pembentukan kelembagaan, tetapi benar-benar mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional," ujar Abdul dalam keterangan tertulis, Kamis, 23 Juli 2026.

Dia menilai, program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu berpotensi memangkas rantai distribusi, memperkuat posisi tawar petani dan nelayan, serta meningkatkan perputaran ekonomi di daerah. Oleh karena itu, perlu diperkuat dengan akses kolaborasi agar fungsi koperasi berjalan optimal.

Adapun tiga akses kolaborasi yang dimaksud, yaitu akses pemasaran, akses permodalan dan penjaminan risiko. Serta akses penguatan sumber daya manusia (SDM).

"Tanpa ketiga hal tersebut, koperasi akan sulit berkembang secara berkelanjutan," kata Abdul.

Untuk akses pemasaran, dia menilai, KDMP perlu terhubung secara sistematis dengan BUMN pangan agar hasil produksi desa memiliki kepastian pasar nasional. Menurutnya, integrasi tersebut akan memastikan hasil serapan koperasi segera masuk ke rantai distribusi nasional, baik untuk kebutuhan industri, program bantuan sosial, cadangan pangan pemerintah, maupun pasar modern.

Sedangan untuk akses pembiayaan dan kepastian usaha, dia menilai, KDMP membutuhkan kemudahan dalam mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan dana LPDB, serta perlindungan asuransi untuk menghadapi fluktuasi harga dan risiko usaha. Di sisi lain, skema penjaminan kredit dan asuransi usaha juga perlu diperkuat agar koperasi memiliki perlindungan ketika menghadapi fluktuasi harga komoditas maupun risiko gagal usaha.

"Dengan demikian, koperasi memiliki keberanian memperluas usaha, meningkatkan daya serap hasil produksi anggota, dan menciptakan nilai tambah di tingkat desa," kata Abdul.


Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar Abdul Rahman Farisi. Foto: Istimewa.

Akses kolaborasi ketiga yaitu penguatan SDM. Abdul mengatakan, pengurus koperasi harus dibekali pelatihan manajemen, tata kelola keuangan, dan teknologi digital melalui keterlibatan perguruan tinggi serta BUMN.

Sehingga, pengurus koperasi tidak hanya memiliki kemampuan administratif. Tetapi juga mampu membangun model bisnis yang sehat, memperluas jaringan usaha, dan meningkatkan daya saing koperasi di tingkat nasional.

"Koperasi yang kuat tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal, tetapi juga oleh kualitas pengelolanya. Dengan SDM yang kompeten, KDMP akan mampu menjadi pilar ekonomi desa yang modern, mandiri, dan berkelanjutan," kata Abdul.