JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Habib Syarief Muhammad menekankan pentingnya memposisikan ulama sebagai kompas moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ia berpendapat, di era saat ini, kesejahteraan tidak bisa diukur melalui angka pertumbuhan ekonomi dan statistik, tetapi juga harus memperhatikan dimensi kemanusiaan dan keadilan sosial.
"Ulama tidak boleh hanya diposisikan sebagai stempel atau alat legitimasi kekuasaan. Khidmat ulama harus dikembalikan sebagai kompas moral, jangkar kewarasan, dan mata air keadilan bagi arah kebijakan negara," kata Habib Syarief dalam keterangannya dikutip Kamis (24/7/2026).
Baca juga: Cak Imin Bicara Regenerasi di PKB: Saya Sudah Mulai Tua...
Jelang Ijtima Ulama rangkaian Harlah PKB ke-28 yang akan digelar hari ini, ia menekankan kembali pentingnya pandangan dan nasihat ulama untuk memastikan kebijakan negara tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga berpihak kepada rakyat kecil.
"Khidmat ulama harus bertransformasi menjadi ijtihad struktural. Artinya, empati dan pemahaman ulama terhadap penderitaan rakyat harus diterjemahkan menjadi tekanan moral yang mampu mengubah arah kebijakan negara," ujarnya.
Anggota Komisi X DPR RI itu berpandangan, ulama memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat sehingga mampu memahami berbagai persoalan rakyat, mulai dari kesulitan ekonomi, akses kesehatan, pendidikan, hingga ketimpangan sosial.
Baca juga: Cak Imin Lantik Ketua DPC PKB Se-Indonesia, Dipilih Lewat Musyawarah, Bukan Voting Lagi
Selain itu, nilai-nilai keagamaan juga harus diterjemahkan ke dalam kebijakan publik untuk memperkuat ketahanan bangsa.
Negara harus membangun pendidikan yang mencerdaskan, menyediakan layanan kesehatan yang layak dan merata, serta membenahi struktur ekonomi agar tidak hanya menguntungkan segelintir elite.
"Proyek peradaban ini tidak mungkin diwujudkan oleh kekuatan politik semata. Kita membutuhkan kerangka etis dan bimbingan para ulama," kata dia.
Baca juga: Prabowo Bakal Hadiri Puncak Harlah ke-28 PKB di JCC Malam Ini
Habib Syarief juga mengingatkan para pemegang kekuasaan bahwa jabatan dan fasilitas negara yang mereka terima merupakan amanah yang bersifat sementara.
Karena itu, ulama harus terus memberikan kritik dan nasihat korektif agar kekuasaan tidak kehilangan arah.
“Kita membutuhkan ulama bukan sekadar untuk mendulang suara kekuasaan. Kita membutuhkan ulama untuk memberikan fatwa korektif ketika para pemegang kekuasaan mulai terlena dan tergelincir oleh nikmatnya kekuasaan," tegasnya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
Komentar (0)