PARIGI MOUTONG - APBD tidak boleh berhenti sebagai angka dalam laporan. Setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik yang benar-benar dirasakan.
Pesan itu disampaikan Fraksi Partai Perindo DPRD Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah dalam pandangan akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang dibacakan anggota DPRD Parimo, Yolanda Mambu, dalam rapat paripurna DPRD Parimo, Selasa 21 Juli 2026.
"Pertanggungjawaban APBD bukan sekadar laporan mengenai angka realisasi, tetapi sebuah cerminan dari hasil sebuah kebijakan pemerintah," ujar Yolanda saat membacakan pandangan akhir Fraksi Perindo.
Namun, berbagai komitmen tersebut harus diwujudkan melalui kerja nyata dan kebijakan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Karena itu, efektivitas belanja daerah dinilai perlu terus ditingkatkan agar anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat optimal.
"Efektivitas belanja daerah harus ditingkatkan agar setiap program menghasilkan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat," kata legislator yang duduk di Komisi III DPRD Kabupaten Parigi Moutong ini.
Komentar (0)