Gus Yahya Minta Pendampingan Purbaya soal Pendirian Koperasi Tambang NU

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bertemu Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf di Kantor Pusat PBNU, Jakarta, Rabu (22/7/2026), membahas koperasi pengelola tambang dan peluang kerja sama. (Sumber: Antara/Bayu Saputra/aa)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta arahan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait pendirian Koperasi Produsen Bangkit Usaha Mandiri Nusantara (KPBUMN), sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah mengenai konsesi tambang bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengatakan, pendampingan oleh Kementerian Keuangan dibutuhkan agar pengelolaan koperasi berjalan sesuai tata kelola keuangan negara.

"Harapannya adalah arahan dari Kementerian Keuangan, karena ada banyak hal yang semuanya harus mengikuti rezim keuangan negara. Dan kami butuh arahan dari Kementerian Keuangan supaya enggak salah-salah," kata Gus Yahya usai bertemu Menkeu Purbaya di Kantor Pusat PBNU, Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Baca Juga: Bahlil Ancam Perusahaan Tambang yang Menolak Gunakan BBM Baru B50

Menurut Gus Yahya, PBNU telah berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait pengelolaan konsesi tambang. Namun, untuk aspek pembiayaan dan tata kelola keuangan, PBNU memerlukan pendampingan dari Kementerian Keuangan.

"Yang paling utama dari Kementerian Keuangan kami harapkan adalah arahan-arahan terkait dengan semua itu. Sementara untuk proyek-proyek konkretnya, tentu kerja sama dengan kementerian lain," ujarnya dikutip dari Antara. 

Menanggapi permintaan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah siap membuka peluang dukungan pembiayaan melalui berbagai lembaga di bawah koordinasi Kementerian Keuangan.

"Saya akan lihat nanti apakah itu bisa bekerja sama dengan Koperasi NU tadi, kalau mungkin kita akan kejar," kata Purbaya.

Baca Juga: Purbaya Sebut Kinerja Bea Cukai Meningkat: Mereka Tahu Kalau Tidak Bekerja Baik Akan Dibubarkan

Purbaya menyebut dukungan tersebut dapat melibatkan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) maupun PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) agar koperasi memperoleh akses pembiayaan dengan bunga yang lebih ringan dibandingkan skema komersial.

Penulis : Dina Karina Editor : Tito-Dirhantoro

Sumber : Antara