Kembali ke Agenda Jangka Panjang

harianfajar
4 jam lalu
Cover Berita

Oleh: Muhammad Syarkawi Rauf
Dosen FEB Unhas/Ketua KPPU RI 2015–2018

HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Media terbesar di India, The Times of India pada 3 Juni 2026, menurunkan laporan berjudul “World’s Most Powerful Economies by 2030: Prediction Reveals Future Global Leaders” yang menunjukkan pergeseran peringkat Gross Domestic Product (GDP) secara global pada 2030.

Laporan tersebut mengangkat kembali proyeksi PwC tahun 2017 yang menempatkan beberapa emerging economies dalam 10 besar GDP global pada 2030 berdasarkan paritas daya beli (purchasing power parity/PPP), bukan GDP nominal.

Negara-negara tersebut adalah China, India, Indonesia, Meksiko, dan Brasil. Sebagai pembanding, IMF World Economic Outlook April 2026 memproyeksikan Indonesia berada di sekitar peringkat ketujuh dunia berdasarkan GDP-PPP pada 2030.

Hal ini juga mengingatkan para pemimpin global, khususnya emerging economies seperti Indonesia, untuk lebih fokus pada agenda jangka panjang dengan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis peningkatan produktivitas (productivity growth). Besarnya GDP agregat belum tentu mencerminkan kemakmuran jika tidak ditopang oleh peningkatan produktivitas dan inovasi.

Pertumbuhan Produktivitas

Laporan tersebut sejalan dengan pemikiran pemenang Hadiah Nobel Ekonomi 2025, Philippe Aghion dan Peter Howitt, yang pada 1992 memperkenalkan paradigma pertumbuhan Schumpeterian.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam jangka panjang, terdapat dua input utama untuk mengakselerasi pertumbuhan Gross Domestic Product (GDP), yaitu akumulasi modal dan inovasi.

Inovasi baru menggantikan teknologi lama dan selanjutnya meningkatkan marginal product of capital (produk marginal modal), sehingga mendorong akumulasi modal. Akumulasi barang modal dalam perekonomian dapat mendorong inovasi lebih lanjut.

Sementara itu, pemenang Hadiah Nobel Ekonomi 2025 lainnya, Joel Mokyr, dalam bab berjudul The Institutional Origins of the Industrial Revolution (2008), menyatakan bahwa prasyarat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan adalah aliran ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkelanjutan dalam perekonomian.

Sejarah mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Inggris pada periode 1760–1850 didukung oleh kemajuan teknologi dan angkatan kerja berkualitas.

Terdapat lapisan pekerja profesional yang berpendidikan dan berketerampilan tinggi serta adaptif terhadap perubahan teknologi sebagai penggerak inovasi.

Akumulasi modal dan inovasi teknologi di suatu negara dapat tercermin pada kemampuan negara tersebut menghasilkan beragam produk yang sulit diproduksi negara lain. Kemampuan ini antara lain tercermin pada Economic Complexity Index (ECI).

ECI mengukur keragaman produk yang mampu diekspor secara kompetitif dan seberapa langka kemampuan memproduksi produk tersebut di negara lain. Indeks ini menjadi proksi kedalaman pengetahuan produktif yang berkaitan dengan pendapatan per kapita dan pertumbuhan jangka panjang, tetapi bukan ukuran langsung kesejahteraan masyarakat.

Fokus Kebijakan

Jika diamati dalam periode 2012–2024, peringkat ECI Indonesia mengalami penurunan, yaitu dari peringkat 67 menjadi 69.

Namun, skor ECI Indonesia meningkat tipis dari sekitar 0,19 menjadi 0,23. Hal ini tidak menunjukkan penurunan kemampuan produktif Indonesia secara mutlak, melainkan kemajuan relatif Indonesia yang lebih lambat dibandingkan dengan negara lain.

Kompleksitas ekonomi Indonesia masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia. Hal ini tercermin pada ECI Malaysia yang berada di peringkat 31 pada 2012 dan 32 pada 2024.

Peringkat ECI Indonesia juga jauh lebih buruk dibandingkan dengan Thailand dan India. Peringkat ECI Thailand meningkat dari 38 pada 2012 menjadi 34 pada 2024.

Demikian juga, peringkat ECI India mengalami peningkatan dalam periode 2012–2024, yaitu dari peringkat 51 menjadi peringkat 41.

Peringkat ECI Indonesia bahkan jauh lebih buruk dibandingkan dengan Vietnam. Peringkat ECI Vietnam meningkat dari 65 pada 2012 menjadi 45 pada 2024. Vietnam mampu menjadi basis produksi bagi perusahaan dari China, Jepang, Amerika Serikat (AS), dan Eropa. Hal ini turut meningkatkan keragaman dan kompleksitas ekspor manufaktur Vietnam.

Kemajuan India dan Vietnam menjadi peringatan bahwa Indonesia bergerak terlalu lambat dibandingkan dengan negara-negara pesaing dalam memperkuat kemampuan produktif.

Negara dengan tingkat kompleksitas ekonomi tertinggi adalah Jepang yang berada di peringkat pertama. Hal ini sejalan dengan konsistensi Jepang dalam meningkatkan belanja research and development (R&D), baik oleh pemerintah maupun sektor swasta.

Demikian juga, China dan AS masing-masing berada di peringkat 10 dan 20 ECI secara global pada 2024. Kedua negara tersebut juga memiliki belanja R&D yang tinggi sebagai persentase terhadap Gross Domestic Product (GDP).

Berdasarkan estimasi WIPO 2024, belanja R&D Jepang dan AS masing-masing sekitar 3,45 persen terhadap GDP, sedangkan China sekitar 2,65 persen. Indonesia diperkirakan baru sekitar 0,28 persen, meskipun angka Indonesia perlu dibaca dengan hati-hati karena masih terdapat keterbatasan dan ketertinggalan data.

Lalu, apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mentransformasi ekonominya dari perekonomian yang digerakkan oleh sektor manufaktur berteknologi menengah ke bawah menjadi perekonomian yang menghasilkan produk manufaktur dengan kandungan pengetahuan dan teknologi tinggi?

Langkah pertama, menempatkan hilirisasi sebagai bagian dari industrialisasi, bukan sebagai tujuan akhir. Narasi industrialisasi diarahkan untuk membangun ekosistem industri yang terintegrasi antara core industry (national champion industry), supporting industry (industri pendukung), dan related industry (industri terkait).

Keberhasilan hilirisasi tidak cukup diukur dari jumlah smelter atau nilai investasi, tetapi juga dari peningkatan nilai tambah domestik, pertumbuhan pemasok lokal, penguasaan teknologi, dan penciptaan pekerjaan berkualitas.

Langkah kedua, memberikan insentif bagi sektor swasta untuk meningkatkan belanja R&D dalam rangka mendorong inovasi baru dan meningkatkan efisiensi perekonomian nasional.

Targetnya, pengeluaran R&D sebagai persentase terhadap GDP meningkat secara bertahap dari sekitar 0,28 persen pada 2024 menuju 1,0 persen pada awal 2030-an dan 2,0 persen dalam jangka panjang.

Langkah ketiga, mengakselerasi transformasi industri nasional dari industri manufaktur berteknologi menengah ke bawah menjadi manufaktur berteknologi menengah ke atas.

Langkah ini diharapkan menaikkan peringkat ECI Indonesia dari peringkat 69 menuju kisaran peringkat 30–35 pada 2031 agar mendekati posisi Malaysia dan Thailand. Target tersebut harus ditempatkan sebagai aspirasi dan didukung oleh peta jalan yang terukur.

Langkah keempat, mengakselerasi transformasi digital perekonomian nasional untuk meningkatkan efisiensi. Namun, digitalisasi saja tidak cukup untuk menurunkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR).

Pemerintah menargetkan ICOR Indonesia turun dari sekitar 6,2 menjadi 3,9 pada 2029. Pencapaian target tersebut juga memerlukan perbaikan pemilihan dan pelaksanaan proyek, logistik, kualitas sumber daya manusia, persaingan, kepastian regulasi, dan tata kelola.

Sebagai penutup, sejalan dengan pengalaman Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan, untuk mencapai status negara maju (developed country) pada 2045, kata kuncinya adalah transformasi ekonomi menuju perekonomian berbasis inovasi (innovation-based economy).


Artikel Asli

Komentar (0)


Lanjut baca:

thumb
Imigrasi Ungkap Modus 10 WNA Tersangka Kasus Investasi Bodong di Tangerang
• 20 jam lalu
0
thumb
Prabowo Akan Lantik Wamentan Sudaryono Sebagai Kepala BGN Pengganti Nanik
• 3 jam lalu
0
thumb
KPK Kembangkan Penyidikan Dugaan TPK di Direktorat Jenderal Bea Cukai
• 41 menit lalu
0
thumb
Eks Kepala PPATK Ungkap 7 Modus TPPU di Sidang Korupsi Asabri
• 41 menit lalu
0
thumb
BRI Insurance Cairkan Klaim Asuransi Alat Berat Rp322 Juta
• 18 jam lalu
0
Berhasil disimpan.