jpnn.com - JAKARTA – Sejumlah forum PPPK dan PPPK Paruh Waktu terus berjuang demi mendapatkan peningkatan kesejahteraan dan kejelasan status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Terbaru, pengurus organisasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan P3K paruh waktu yang tergabung Guru dan Tenaga Kependidikan Nusantara (GTKN) bertemu Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen Nunuk Suryani pada Selasa (21/7/2026).
BACA JUGA: SE 20 Juli Berisi Perintah kepada ASN Termasuk PPPK dan P3K Paruh Waktu
Kepada JPNN.com, Sekretaris Jenderal GTKN Ratna Purwakesi menceritakan hasil pertemuannya dengan Dirjen Nunuk.
"Alhamdulillah, kami bisa beraudiensi dengan Ibu Dirjen Nunuk hari ini (Selasa, red). Kami lega karena beliau mendukung perjuangan kami," kata Ratna Purwakesi.
BACA JUGA: Terbit SE Pemberhentian ASN, Para PPPK dan P3K PW Jangan Panik, ya
Dalam pertemuan tersebut, kata Ratna, Prof Nunuk mendukung perjuangan GTKN untuk terus mendesak pimpinan DPR RI agar Presiden Prabowo Subianto dalam pidato 16 Agustus 2026 menyampaikan berita yang menggembirakan bagi PPPK dan P3K PW.
"Insyaallah, ini akan menjadi kado terindah bagi PPPK dan PPPK paruh waktu atau P3K PW," kata Ratna.
BACA JUGA: Seleksi Kompetensi Calon PPPK Sudah Dimulai, Diikuti Ratusan Ribu Peserta
Sebagai informasi, setelah GTKN bersama forum-forum lainnya bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, eksekutif serta legislatif langsung mengadakan pertemuan.
Pertemuan yang dihadiri pejabat terkait di antaranya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco, Mendikdasmen Abdul Mu'ti, MenPANRB Rini Widyantini, Mendagri Tito Karnavian, dan pejabat lainnya khusus membahas penyelesaian guru.
"Kami lega karena Dirjen Nunuk mendukung kami. Semoga ada kabar menggembirakan pada 16 Agustus dan bukan sekadar janji," ucapnya.
Sebelumnya, Ratna menyampaikan, ada sinyalemen dari pihak Istana bahwa menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Presiden Prabowo akan menyampaikan kabar baik untuk ASN termasuk PPPK paruh waktu dalam pidato kenegaraannya.
"Menurut Pak Sufmi, Presiden Prabowo akan menyampaikan kebijakan dalam penyelesaian masalah guru. Ini akan menjadi kabar yang menggembirakan," kata Ratna kepada JPNN.com, Senin (13/7/2026).
Ratna berharap, kebijakan yang diumumkan Presiden Prabowo itu tidak hanya menyangkut nasib guru PPPK paruh waktu, tetapi juga nasib tenaga kesehatan (nakes), tenaga kependidikan (tendik), dan tenaga teknis.
Ratna mengatakan, sinyal positif dari Istana ini makin kuat auranya saat pelaksanaan Forum Grup Diskusi di Gedung DPR RI pada 9 Juli 2026.
Ratna yang ikut hadir dalam FGD itu menyampaikan sejumlah aspirasi dari GTKN, yakni sebagai berikut:
1. Kejelasan status honorer atau non-ASN agar terakomodasi menjadi PPPK paruh waktu atau P3K PW.
2. Perubahan status dari P3K PW ke PPPK penuh waktu termasuk penyesuaian tendik menjadi guru.
3. Perubahan status PPPK ke PNS, jenjang karier PPPK, dan regulasi agar PPPK bisa mencalonkan kepala sekolah (KS) tidak harus di sekolah induk.
4. Permasalahan TPG GPAI dan Inpasing
5. Penggajian PPPK dan P3K PW guru, tendik, teknis, dan nakes dari APBN.
FGD dibuka Wakil Ketua DPR RI H. Cucun Ahmad Syamsurijal dengan menghadirkan Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Amin Suyitno, Dirjen GTK Kemendikdasmen Nunuk Suryani, serta Asisten Deputi Pengembangan Sistem Merit dan Evaluasi Manajemen Aparatur Sipil Negara KemenPANRB Katmoko Ari Sambodo.
"Semua hasil FGD sudah disampaikan kepada Pak Sufmi Dasco dan Pak Cucun," kata Ratna.
Ratna mengimbau seluruh ASN khususnya PPPK paruh waktu mengawal dan terus berdoa mudah-mudahan Presiden Prabowo bisa mengabulkan seluruh aspirasi PPPK dan P3K PW. (esy/jpnn)
Redaktur : Soetomo Samsu
Reporter : Mesyia Muhammad





Komentar (0)