- SiLPA Kota Kediri 2025 mencapai Rp401 miliar akibat realisasi belanja daerah yang baru menyentuh 83,1 persen dari pagu anggaran.
- Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus dan Fraksi NasDem mengkritisi rendahnya serapan anggaran serta meminta evaluasi terhadap kinerja OPD.
- Wali Kota Vinanda Prameswati menyebut rendahnya realisasi belanja modal dipicu sisa kontrak pengadaan dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
- Pemkot Kediri menyiapkan sejumlah strategi untuk meningkatkan serapan anggaran, mulai percepatan pengadaan hingga evaluasi berkala pelaksanaan program.
Kediri (beritajatim.com) – Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau SiLPA Kota Kediri 2025 yang mencapai Rp401 miliar menjadi sorotan DPRD Kota Kediri. Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus mengkritisi rendahnya penyerapan anggaran pemerintah daerah yang dinilai berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan berbagai program di tengah kebutuhan masyarakat, khususnya di sektor kesehatan dan perekonomian.
Firdaus menegaskan fungsi DPRD sebagai lembaga pengawas mengharuskan pihaknya memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah apabila pelaksanaan program belum berjalan maksimal.
“Kami ini sekali lagi tugasnya sebagai kontrol dan kami dipilih masyarakat dan program-program yang sifatnya kurang mengena, kami pasti akan mengkritisi. Karena saat ini situasi saat amat tidak mengenakan di lingkungan masyarakat. Utamanya terkait kesehatan dan perekonomian,” ujarnya usai memimpin rapat paripurna pandangan fraksi-fraksi terhadap raperda pertanggungjawaban APBD TA 2025.
Menurut Firdaus, besarnya SiLPA Kota Kediri 2025 menunjukkan masih banyak program yang telah dianggarkan namun belum dapat direalisasikan secara optimal. Bahkan, temuan tersebut juga menjadi perhatian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Makanya kami selalu mengkritisi. Dalam mengkritisi ini sehingga kita memberikan catatan. Karena OPD dalam menganggarkan anggaran yang sudah ditata, realisasinya belum maksimal. Ternyata BPK pun catatannya juga demikian. Karena capaian yang belum maksimal, akan meninggalkan SiLPA yang sangat besar,” kata Kak Ido, sapaan akrab wakil rakyat dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Ia berharap seluruh program yang telah direncanakan dapat segera direalisasikan sehingga anggaran yang tersedia benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Sorotan serupa juga disampaikan Fraksi Partai NasDem. NasDem mencatat realisasi belanja daerah baru mencapai Rp1,23 triliun atau 83,1 persen dari pagu anggaran sehingga menghasilkan SiLPA Kota Kediri 2025 sebesar Rp401 miliar, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya.
Melalui juru bicaranya, Siti Maimunah, Fraksi NasDem mempertanyakan penyebab rendahnya serapan anggaran, khususnya pada belanja modal, langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran agar SiLPA dapat ditekan, serta strategi mengatasi penumpukan realisasi belanja di akhir tahun.
Fraksi NasDem juga menyoroti capaian realisasi belanja sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Dinas Pendidikan merealisasikan anggaran sebesar Rp428,91 miliar atau 97,1 persen, Dinas Kesehatan Rp297,52 miliar atau 96 persen, DPUPR sekitar 89,3 persen dari pagu anggaran, Dinas Perhubungan Rp29,93 miliar atau 86,9 persen, dan DLHKP sekitar 81,7 persen.
Menurut Fraksi NasDem, rendahnya serapan anggaran pada DPUPR dan DLHKP menunjukkan masih adanya program strategis, terutama di bidang infrastruktur dan pengelolaan sampah, yang belum terlaksana secara maksimal. Fraksi tersebut meminta penjelasan mengenai penyebab rendahnya realisasi anggaran serta langkah evaluasi agar program prioritas dapat berjalan optimal pada tahun berikutnya.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menjelaskan anggaran belanja modal Pemerintah Kota Kediri tahun 2025 sebesar Rp242,66 miliar dengan realisasi Rp192,82 miliar atau 79,46 persen.
Menurut Vinanda, rendahnya realisasi belanja modal dipengaruhi adanya selisih harga satuan atau sisa kontrak hasil pengadaan, serta sejumlah kegiatan yang belum dapat dibayarkan kepada penyedia karena keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
“Untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, Pemkot Kediri akan menyusun program yang lebih terukur, berbasis kebutuhan masyarakat, didukung data yang akurat, serta diselaraskan dengan kemampuan keuangan daerah, target kinerja, dan kesiapan pelaksanaan kegiatan,” jawabnya.
Selain itu, imbuh Mbak Wali, pemerintah juga menyiapkan sejumlah strategi untuk mengurangi penumpukan realisasi belanja di akhir tahun, di antaranya mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, mengoptimalkan sistem pengadaan digital melalui e-catalog dan e-purchasing, memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, menerbitkan surat edaran langkah-langkah akhir tahun, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
Terkait rendahnya realisasi anggaran pada DPUPR dan DLHKP, kepala daerah termuda ini menjelaskan realisasi belanja DLHKP pada 2025 mencapai 92,62 persen, sedangkan DPUPR terealisasi sebesar 73,49 persen. Rendahnya serapan anggaran di DPUPR dipengaruhi adanya kegiatan yang belum selesai sehingga pembayaran kepada penyedia belum dapat dilakukan.
Mbak Wali menegaskan Pemkot Kediri berkomitmen memastikan seluruh program prioritas dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Evaluasi pelaksanaan program akan dilakukan secara berkala sebagai dasar penyempurnaan kebijakan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, perkembangan kondisi daerah, serta dinamika kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. [nm/ian]
Komentar (0)