JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah warga Jalan Kwini 8, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, menggelar aksi unjuk rasa menolak penggusuran oleh Kodam Jaya di depan Halte Transjakarta Cawang Central, Selasa (21/7/2026).
Massa sebelumnya berencana menggelar aksi di depan Markas Kodam Jaya di Jalan Mayjen Sutoyo, Jakarta Timur.
Namun, mereka tidak dapat melanjutkan perjalanan karena polisi melakukan penyekatan di sekitar Halte Transjakarta Cawang Central.
Baca juga: Warga Jakpus Menolak Digusur, Kami Sudah 5 Generasi Tinggal di Sini, Sebelum Indonesia Merdeka
Para peserta aksi datang menggunakan satu mobil komando dan sejumlah sepeda motor.
Mereka kemudian menyampaikan aspirasi di depan halte tersebut.
“Jangan ambil tanah kami,” teriak orator dari atas mobil komando.
Aksi itu sempat menyebabkan arus lalu lintas di Jalan Mayjen Sutoyo arah Jalan Raya Bogor mengalami kepadatan.
Baca juga: Warga Senen Jakpus Tolak Digusur Kodam Jaya, Klaim Bukan Lahan TNI dan Taat Pajak
Meski demikian, unjuk rasa tidak berlangsung lama.
Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Alfian Nurrizal terlihat bernegosiasi dengan massa agar membubarkan diri karena aksi dinilai mengganggu kelancaran lalu lintas.
Setelah negosiasi berlangsung, massa akhirnya menerima permintaan tersebut.
Mereka meninggalkan kawasan Halte Transjakarta Cawang Central dan membubarkan diri secara tertib.
Sebelumnya pada hari yang sama, ratusan warga Jalan Kwini 8 juga menggelar aksi penolakan penggusuran di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
Baca juga: Warga Cikini Tolak Kantor RW Digusur Jadi SPPG, Ketua RT: Bukan Dibongkar, tapi Relokasi
Salah satu perwakilan warga, Kapitan, mengatakan tanah yang mereka tempati bukan merupakan aset militer, melainkan lahan pribadi milik seseorang bernama Profesor Doktor Yohanes sejak 1940.
“Warga sudah tinggal di situ semenjak 1940. Pertama itu adalah lahan Sertifikat Hak Milik Profesor Doktor Yohanes. Buktinya ada di Balai Peninggalan Harta,” kata Kapitan kepada Kompas.com di Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa.
Menurut dia, warga yang pertama kali mendiami kawasan tersebut mayoritas berasal dari Indonesia Timur dan diundang langsung oleh Prof. Yohanes untuk menjaga tanah tersebut.
“Jadi memang banyak warga asal Indonesia Timur, awalnya diundang Dokter Yohannes untuk membantu menjaga tanahnya. Setelah Dokter Yohannes pergi ke Belanda dan akhirnya meninggal, warga terus meninggali sampai hari ini,” jelas Kapitan.
Baca juga: Tanah yang Digusur TNI di Lenteng Agung, Sebenarnya Punya Siapa?
Berdasarkan sejarah tersebut, Kapitan menilai penerbitan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 48 Tahun 2023 yang diklaim Kodam Jaya sebagai dasar penggusuran tidak memiliki dasar yang kuat.
“Karena kami sudah lima sampai enam generasi tinggal di tanah ini, sejak sebelum Indonesia merdeka, kami yang membangun permukiman ini, sehingga tidak ada dasar BPN (Badan Pertanahan Nasional) menerbitkan SHP tersebut,” ujar dia.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
Komentar (0)