Bondowoso (beritajatim.com) – Tidak semua pemerintah desa di Kabupaten Bondowoso bisa memperoleh bantuan hibah aspal dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Bina Konstruksi (BSBK) Bondowoso menerapkan sejumlah persyaratan teknis sebelum bantuan tersebut disalurkan kepada desa pengusul.
Kepala Dinas BSBK Bondowoso Ansori mengatakan, hibah aspal yang disalurkan tahun ini merupakan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada 2025. Penyalurannya difasilitasi Pemkab Bondowoso melalui usulan yang diajukan kepala desa kepada bupati.
“Itu hibah aspal dari provinsi. Desa mengusulkan kepada Pak Bupati, kemudian didisposisikan kepada kami untuk difasilitasi,” katanya, Selasa (21/7/2026).
Namun, sebelum bantuan diberikan, BSBK terlebih dahulu memastikan desa penerima memiliki kesiapan material pendukung sesuai spesifikasi teknis. Jika persyaratan tersebut tidak terpenuhi, bantuan tidak akan disalurkan.
“Kalau mereka tidak punya material sesuai dengan spesifikasi yang kami tetapkan, kami tidak memberikan. Hal itu juga sudah kami sampaikan kepada kepala desa,” ujarnya.
Ansori menjelaskan, spesifikasi material disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang akan dilakukan. Untuk pekerjaan lapis penetrasi (lapen), misalnya, diperlukan agregat dengan ukuran tertentu agar kualitas konstruksi jalan tetap memenuhi standar.
Selain kesiapan material, setiap usulan juga harus melalui survei lapangan sebelum diputuskan menerima hibah aspal.
“Kami survei dulu sebelum mendistribusikan bantuan. Jadi tidak langsung diberikan begitu saja,” katanya.
Menurut Ansori, total hibah aspal yang diterima Pemkab Bondowoso mencapai sekitar 250 drum. Penyalurannya dilakukan berdasarkan kebutuhan masing-masing desa, bukan dibagi rata.
“Kalau kebutuhannya 20 drum ya kami berikan 20 drum. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan,” ujarnya.
Hingga kini, sekitar 120 drum aspal telah disalurkan kepada tiga desa, yakni Desa Kembang di Kecamatan Tlogosari, Desa Nogosari di Kecamatan Sukosari, dan Desa Mangli di Kecamatan Pujer.
Sementara sisa hibah masih disimpan untuk mendukung sejumlah ruas jalan yang menjadi prioritas pemerintah daerah.
“Masih ada sisa karena tidak semuanya kami distribusikan. Sebagian kami siapkan untuk beberapa ruas jalan yang menjadi prioritas daerah,” jelasnya.
Ansori menambahkan, penggunaan hibah aspal juga diawasi secara ketat. Desa penerima wajib menyampaikan laporan pelaksanaan, sedangkan BSBK akan melakukan monitoring bersama Inspektorat.
Program tersebut juga menjadi objek audit oleh Bina Marga Provinsi Jawa Timur dan Inspektorat Kabupaten Bondowoso.
“Kami tetap melakukan monitoring dan meminta laporan. Nanti ketika turun ke desa juga bersama Inspektorat, karena bantuan ini juga diaudit oleh Bina Marga Provinsi dan Inspektorat,” tegasnya.
Sejauh ini terdapat dua desa lain yang telah mengajukan permohonan hibah aspal. Namun, BSBK masih melakukan survei lapangan untuk memastikan seluruh persyaratan teknis telah dipenuhi sebelum bantuan disalurkan.
Ansori menegaskan, mekanisme penyaluran hibah aspal tersebut telah dikonsultasikan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sehingga pelaksanaannya tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (awi/kun)
Komentar (0)