Antisipasi Bencana, Gorontalo Terbitkan Edaran Kesiapsiagaan Kekeringan

Gorontalo: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo menerbitkan Surat Edaran (SE) Gubernur tentang kesiapsiagaan dan antisipasi ancaman bencana kekeringan, krisis air bersih, serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada musim kemarau.

SE Nomor 360/BPBD/1005/VII/2026 yang ditetapkan pada 17 Juli 2026 itu ditujukan kepada seluruh bupati dan wali kota se-Gorontalo. Langkah ini bertujuan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi puncak musim kemarau berdasarkan prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Gorontalo Syahbuddin Buata, mewakili Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Gorontalo Rusli W. Nusi, mengatakan edaran tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah kabupaten (pemkab) dan kota (pemkot) dalam meningkatkan mitigasi bencana.

"Surat edaran ini merupakan langkah antisipatif Pemerintah Provinsi Gorontalo agar seluruh pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan, krisis air bersih, maupun kebakaran hutan dan lahan," kata Rusli di Gorontalo, Senin, 20 Juli 2026, melansir Antara.

Melalui SE tersebut, pemkab dan pemkot diminta segera melakukan deteksi dini serta pemetaan wilayah rawan kekeringan maupun karhutla. Pemetaan ini menjadi dasar penyusunan strategi mitigasi dan penyaluran bantuan saat darurat.

Pemerintah daerah (pemda) juga diminta memperkuat pencegahan dan pengendalian karhutla melalui patroli di kawasan rawan, serta mengedukasi warga agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar.

Selain itu, optimalisasi infrastruktur pengelolaan air seperti embung, waduk, saluran irigasi, dan fasilitas air bersih menjadi langkah wajib guna menjaga ketersediaan pasokan.

"Pemerintah daerah juga diminta menyiapkan cadangan logistik dan bantuan air bersih sejak sekarang. Dengan persiapan yang matang, distribusi bantuan dapat dilakukan lebih cepat apabila masyarakat mulai mengalami kesulitan memperoleh air bersih," ujar Syahbuddin.

Ilustrasi freepik

Pemda turut diinstruksikan memitigasi sektor pertanian untuk mengantisipasi penurunan produktivitas akibat penyusutan debit air. Posko Siaga Darurat Bencana juga diaktifkan guna mempercepat koordinasi lintas sektor.

Seluruh kepala daerah diwajibkan menyampaikan laporan perkembangan situasi secara berkala kepada Gubernur melalui BPBD Gorontalo sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan.

Syahbuddin mengimbau warga bijak menggunakan air, tidak membakar lahan, dan segera melapor kepada pemerintah setempat jika menemukan titik api atau indikasi kekeringan.

"Dengan sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta masyarakat, kita berharap Gorontalo dapat melewati musim kemarau tahun ini dengan aman dan meminimalkan risiko bencana yang dapat merugikan masyarakat maupun lingkungan," pungkasnya.