JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah menjamin layanan angkutan perintis akan terus beroperasi. Keterbatasan anggaran yang sempat menjadi persoalan akan ditanggulangi dengan menambah alokasi anggaran.
Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menjamin layanan angkutan perintis terus berjalan guna menjamin mobilitas dan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat. Bahasan ini dilakukan setelah angkutan perintis di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) yang sempat tak beroperasi, imbas tak tersedianya anggaran.
“Layanan perintis tetap kami laksanakan sampai tahun anggaran selesai. Jadi dengan kondisi anggaran, kami menyiasatinya dan yang terpenting bahwa layanan tidak berhenti,” ujar Dudy secara tertulis di Jakarta, Senin (20/7/2026).
Pembahasan ini tertuang dalam Rapat Kerja Pembahasan Subsidi Kapal Perintis di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta. Dalam rapat itu, hadir pula sejumlah pejabat publik lainnya, antara lain Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, serta Ketua Komisi V Lasarus. Ada pula perwakilan badan usaha milik negara (BUMN), yakni Direktur Utama PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Budi Setyawan Wijaya dan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Heru Widodo.
Adapun, sejumlah langkah yang dilakukan Kemenhub agar layanan perintis tetap beroperasi, antara lain monitoring harian terhadap operasional kapal serta jadwal pelayaran dan muatan. Pihaknya juga akan memperkuat koordinasi dengan operator, penyelenggara pelabuhan setempat, pemerintah daerah, serta insansi terkait. Usulan kebutuhan penambahan anggaran juga akan disampaikan demi menghindari potensi terhentinya layanan angkutan perintis.
Dalam jangka panjang, Kemenhub menilai perlu penguatan dukungan pendanaan, peningkatan kualitas armada, infrastruktur pelabuhan, integrasi sistem logistik nasional, serta kapasitas pelabuhan dan konektivitas antarmoda. Evaluasi berkala terhadap jaringan trayek juga akan dilakukan, supaya tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ekonomi daerah.
“Pada tahun anggaran 2026, diselenggarakan 107 trayek kapal perintis, 41 trayek tol laut, 6 trayek kapal khusus ternak, serta 18 trayek rede transportasi untuk menjamin akses transportasi dan distribusi logistik,” kata Dudy.
Guna mengatasi persoalan ini, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk menambah anggaran angkutan perintis. Anggaran untuk menyelesaikan masalah anggaran yang dihadapi ASDP dan Pelni akan dipenuhi.
Ketika ditanya soal anggaran, Prasetyo mengatakan, ASDP membutuhkan anggaran sekitar Rp 139 miliar dan Pelni membutuhkan sekitar Rp 70 miliar. Kedua anggaran ini langsung disetujui dalam rapat koordinasi itu untuk tambahan anggaran sepanjang 2026.
Selain angkutan penyeberangan dan laut, pemerintah juga menyepakati dukungan bagi Perusahaan Umum Damri. Meski tidak spesifik berupa tambahan anggaran, perusahaan pelat merah ini dianggap memiliki persoalan serupa.
Bentuk bantuan berupa skema pendanaan guna mencegah persoalan kekurangan anggaran terulang kembali. Sementara terkait dukungan bagi angkutan udara perintis, belum ada pembahasan lebih rinci.
”Intinya, administrasinya kami coba cari supaya bisa dipercepat. Karena ini menyangkut kebutuhan dasar dari masyarakat, terutama di daerah-daerah perintis dan daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T),” kata Prasetyo.
Kementerian Perhubungan juga mengajukan anggaran belanja tambahan (ABT). Detail teknis masih menunggu dari tim Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Secara umum, permohonan tersebut telah disepakati dengan nilai Rp 2,3 triliun hingga Rp 2,4 triliun.
”Untuk memastikan bahwa proses atau mekanisme administratif tidak mengganggu pelayanan kepada publik, kepada masyarakat. Mohon ditunggu karena mekanisme apa pun harus memenuhi semua persyaratan tata kelola administratif,” ujar Prasetyo.
Secara terpisah, Corporate Secretary ASDP Windy Andale memastikan bahwa layanan perintis di NTT akan mulai berjalan lagi pada Senin (20/7/2026). Keputusan ini dilakukan menyusul arahan Menteri Perhubungan kepada BPTD Kelas II NTT agar pelayanan kembali berjalan.
Corporate Secretary Pelni Ditto Papilanda menyatakan bahwa seluruh kapal perintis yang dioperasikan berjalan normal. Secara keseluruhan, Pelni menjadi operator bagi 30 trayek dan menyinggahi 228 pelabuhan.
“Kami terus berkoordinasi dengan Kemenhub untuk memastikan kapal perintis dapat terus melayani di wilayah 3TP, sehingga aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat berjalan normal,” katanya.
Sebelumnya beredar surat mengenai penghentian pelayaran perintis. Surat itu diterbitkan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kupang Kemenhub Robert Tail pada 30 Juni 2026. Pemberhentian dilaksanakan mulai Juli 2026.
”Bersama ini kami sampaikan bahwa sampai dengan saat ini alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pelaksanaan pelayanan angkutan penyeberangan perintis pada semester II Tahun Anggaran 2026 belum tersedia sehingga Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II NTT belum memiliki dasar pendanaan untuk melanjutkan pembayaran subsidi kepada operator,” kata Robert dalam surat tertanggal 30 Juni 2026 itu.
Selanjutnya, ASDP Cabang Kupang dan Cabang Sape menghentikan sementara pengoperasian semua layanan angkutan penyeberangan perintis yang bersumber dari subsidi APBN. Ini terhitung mulai 1 Juli 2026 sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut dari BPTD Kelas II NTT.
Anggota Komisi V DPR Irine Yusiana Roba mengemukakan, pengoperasian kembali angkutan penyeberangan perintis di NTT sangat krusial, setelah armada berhenti beroperasi per Juli 2026. Penghentian layanan pada 23 lintasan yang dikelola sembilan kapal ASDP Cabang Kupang berdampak luas, mulai dari mengisolasi wilayah kepulauan hingga melumpuhkan distribusi logistik vital.
Untuk ke depan, ia mengatakan, sejumlah langkah untuk memastikan keberlanjutan konektivitas bagi wilayah 3T perlu diupayakan. Dari sisi anggaran, Kemenhub bersama Kemenkeu perlu mengalokasikan dana cadangan darurat.
“Langkah ini bertujuan untuk menutupi defisit subsidi tahun berjalan, sekaligus menghitung ulang besaran subsidi per mil laut agar sepadan dengan biaya operasional riil, seperti pemeliharaan kapal dan harga bahan bakar minyak industri,” tutur Irine.
Dari segi regulasi, pemerintah perlu mengubah skema subsidi penyeberangan dari kontrak tahunan menjadi kontrak jangka panjang (multiyear). Pembaruan sistem ini memberi kepastian operasional bagi ASDP dalam merencanakan jadwal perawatan rutin (docking) dan pengadaan suku cadang tanpa khawatir layanan terputus, akibat dinamika pengesahan anggaran tahunan.
Pemulihan konektivitas perintis ini, Irene melanjutkan, bukan sekadar pemenuhan infrastruktur transportasi semata, melainkan intervensi mendesak bagi kesejahteraan masyarakat. Keberlangsungan jalur ini sangat menentukan dalam menekan tingkat inflasi daerah, mencegah kelangkaan pasokan barang, serta menjamin hak mobilitas warga di wilayah 3T.
Dengan pemangkasan anggaran yang terjadi beberapa tahun terakhir, maka Kemenhub perlu memprioritaskan agenda dan program-programnya. Irene berpendapat, Kemenhub perlu mengutamakan layanan angkutan jalan perintis dan penyeberangan perintis untuk wilayah kepulauan dan 3T. Selain itu, program angkutan umum, khususnya darat dan laut, perlu direalisasikan untuk menunjak mobilitas di berbagai daerah sesuai kondisi geografis tiap wilayah.
Komentar (0)