Stabilitas sistem keuangan Indonesia dinilai tetap terjaga sepanjang semester I 2026 meski perekonomian global masih dibayangi perlambatan, ketegangan geopolitik, dan gejolak pasar keuangan. Pemerintah menilai kondisi tersebut didukung koordinasi yang kuat antarotoritas di sektor fiskal, moneter, jasa keuangan, dan penjaminan simpanan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa selaku Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengatakan, koordinasi antaranggota KSSK menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan sistem keuangan nasional di tengah tingginya ketidakpastian global.
“Di tengah tingginya ketidakpastian global, stabilitas sistem keuangan Indonesia pada Semester I 2026 tetap terjaga. Hal ini merupakan hasil sinergi yang kuat antara kebijakan fiskal, moneter, sektor jasa keuangan, dan sistem penjaminan simpanan yang terus kami perkuat melalui koordinasi di dalam KSSK,” kata Purbaya dalam keterangan resminya, Senin (20/7).
KSSK menilai kondisi ekonomi domestik masih berada dalam situasi yang baik meski ekonomi global melambat. Sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor jasa keuangan, dan sistem penjaminan simpanan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Dari sisi fiskal, APBN disebut tetap menjalankan fungsi sebagai shock absorber bagi perekonomian. Hingga semester I 2026, pendapatan negara tumbuh 21,4 persen secara tahunan, sementara belanja negara meningkat 17,8 persen. Keseimbangan primer masih mencatat surplus dan defisit APBN diproyeksikan tetap terkendali di level 2,85 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga akhir tahun.
Pemerintah juga terus menjalankan berbagai kebijakan untuk menjaga daya tahan ekonomi, mulai dari penempatan uang negara di perbankan sesuai kondisi likuiditas pasar, menjaga stabilitas harga BBM dan pangan, hingga memberikan paket stimulus bagi dunia usaha.
Stimulus tersebut meliputi diskon transportasi, insentif impor LPG dan plastik, relaksasi iuran JKK dan JKM, dukungan bagi sektor pariwisata dan industri padat karya, serta program magang dan vokasi.
Selain menjaga stabilitas ekonomi, APBN juga digunakan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis, revitalisasi rumah sakit, pembangunan infrastruktur kesehatan, serta penguatan perlindungan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Program Indonesia Pintar (PIP). Pemerintah juga memastikan dukungan anggaran bagi penanganan bencana di berbagai daerah.
Purbaya menegaskan KSSK akan terus memperkuat koordinasi antarlembaga guna mengantisipasi risiko global maupun domestik yang masih membayangi perekonomian.
“Ke depan, KSSK akan terus meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai risiko global maupun domestik. Melalui koordinasi yang erat antarlembaga, kami memastikan setiap kebijakan saling memperkuat sehingga stabilitas sistem keuangan tetap terjaga dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Purbaya.
Ke depan, sinergi kebijakan akan terus diperkuat melalui koordinasi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pemerintah berharap langkah tersebut dapat menjaga kepercayaan terhadap perekonomian Indonesia sekaligus mendorong pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya tahan.
Komentar (0)