Indonesia menyatakan kesiapannya untuk terjun langsung dalam proyek percontohan penilaian ilmiah bersama atau joint scientific assessment.
IDXChannel—Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terus berkomitmen mempercepat kemandirian sediaan farmasi demi mempermudah akses masyarakat terhadap obat, vaksin, hingga alat kesehatan yang berkualitas.
Langkah strategis ini diperkuat melalui partisipasi aktif BPOM dalam forum Four Country Regulatory Roundtable (4CRR) yang digelar di National University of Singapore (NUS) pada 16–17 Juli 2026.
Pertemuan tersebut melibatkan otoritas regulasi dari empat negara utama di Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Thailand.
Fokus utama diskusi mengarah pada pembangunan infrastruktur kebijakan yang adaptif untuk menjamin percepatan akses terhadap produk kesehatan yang aman dan bermutu, sebuah isu krusial global pasca-pandemi Covid-19.
Dalam pertemuan itu, Kepala BPOM Taruna Ikrar membagikan keberhasilan Indonesia dalam menerapkan mekanisme regulatory reliance. Pendekatan ini terbukti mampu meningkatkan efisiensi proses evaluasi obat tanpa sedikit pun mengikis independensi regulator dalam mengambil keputusan.
“Indonesia telah mengimplementasikan mekanisme tersebut sejak 2011 dengan memanfaatkan hasil penilaian ilmiah dari otoritas regulator terpercaya, tetapi tetap melakukan evaluasi dan menetapkan keputusan akhir secara mandiri,” kata Taruna dalam siaran persnya, dikutip Minggu (19/7).
Penerapan jalur reliance (reliance pathway) ini sukses memangkas waktu birokrasi dan registrasi obat secara signifikan dibandingkan dengan jalur reguler. Dampak positifnya langsung dirasakan masyarakat melalui percepatan akses obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu.
Capaian ini ditopang oleh kerangka regulasi yang kokoh, penerapan Good Regulatory Practices (GRP) oleh regulator, pemenuhan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) oleh pelaku industri, serta sistem pengawasan domestik yang telah selaras dengan standar internasional.
Selain itu, pengakuan internasional terhadap BPOM sebagai WHO-Listed Authority (WLA) menjadi pendorong utama bagi Indonesia untuk memperluas jejaring kolaborasi melalui mekanisme reliance dan joint assessment (penilaian bersama).
Dengan status prestisius ini, Indonesia memantapkan posisi untuk berkontribusi sebagai reference authority yang membuka peluang kerja sama saling menguntungkan di Asia Tenggara, berlandaskan prinsip mutual trust (kepercayaan bersama).
Rekam jejak Indonesia dalam penilaian bersama tingkat global juga dipaparkan, termasuk keterlibatan dalam ASEAN Joint Assessment serta kolaborasi intensif bersama WHO dan European Medicines Agency (EMA).
Taruna menegaskan, harmonisasi regulasi dan pembagian kerja (work sharing) terbukti efektif memangkas duplikasi proses penilaian, menghemat sumber daya otoritas, dan mempercepat distribusi produk kesehatan inovatif ke publik.
Lebih lanjut, dalam forum itu ia juga menggarisbawahi bahwa transparansi proses ilmiah, pertukaran laporan penilaian, peningkatan kapasitas asesor, hingga inspeksi bersama menjadi pilar utama dalam membangun kepercayaan antarlebaga.
“Kepercayaan merupakan pondasi utama dalam mewujudkan mekanisme work sharing, reliance, maupun mutual recognition yang efektif dengan tetap menghormati kedaulatan setiap otoritas regulator dalam menetapkan keputusan akhirnya,” ucap Taruna.
Sebagai langkah konkret dari pertemuan dua hari tersebut, Indonesia menyatakan kesiapannya untuk terjun langsung dalam proyek percontohan penilaian ilmiah bersama atau joint scientific assessment.
Ke depan, Indonesia bersama tiga negara mitra akan memperluas pertukaran informasi teknis, meningkatkan kapasitas SDM, serta merumuskan tata kelola dan peta jalan implementasi 4CRR yang sejalan dengan agenda harmonisasi ASEAN.
Langkah bertahap ini diharapkan tidak hanya menaikkan efisiensi regulasi, tetapi juga menjamin masyarakat mendapatkan produk farmasi serta alat kesehatan yang aman, berkhasiat, dan bermutu tinggi secara lebih cepat.
(Nadya Kurnia)
Komentar (0)