Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur (Dindik Jatim) menegaskan, seluruh siswa SMA, baik dari jalur afirmasi maupun jalur lainnya, tidak diwajibkan membeli seragam di sekolah atau koperasi sekolah.
Dr. Kiswanto Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdin) Jatim Wilayah Surabaya-Sidoarjo menegaskan, seluruh siswa SMA, baik dari jalur afirmasi maupun jalur lainnya, tidak diwajibkan membeli seragam di sekolah atau koperasi sekolah.
Siswa dan orang tua bebas membeli seragam di mana saja dan sekolah tidak boleh mewajibkan pembelian seragam dalam bentuk paket tertentu, apalagi sampai menimbulkan kesan sebagai tagihan wajib.
“Soal seragam, tidak hanya berlaku untuk yang afirmasi, seragam tidak ada kewajiban untuk membeli di sekolah. Silakan membeli di mana saja bole,” kata Kiswanto saat on air di Radio Suara Surabaya, Minggu (19/7/2026).
Hal itu disampaikan Kiswanto, merespon laporan pendengar SS yang menyebut ada siswa dari jalur afirmasi di kawasan Surabaya Barat, menerima tagihan untuk membayar seragam dari pihak sekolah.
Kalaupun ada lembaran rincian seragam yang dipahami sebagai tagihan wajib, Kiswanto menegaskan itu tidak sesuai arahan yang disampaikan kepada tiap kepala sekolah.
“Saya klarifikasi ya, tidak, tidak ada tagihan, tidak ada lembaran itu jadi tidak ada tagihan. Abaikan karena kalau itu tagihan kalau itu lembaran yang disampaikan berarti itu nanti ada bahasa wajib yang dipelintir,” katanya.
Untuk siswa jalur afirmasi, Kiswanto menjelaskan pemerintah sudah memberikan bantuan seragam dasar berupa satu set seragam putih abu-abu serta satu set seragam pramuka.
“Khusus afirmasi, kami berusaha untuk memberikan kepada mereka kemarin sudah dikasihkan putih abu-abu dan pramuka. Bahkan dari (program) Pemuda Tangguh (Pemkot Surabaya) pun kami berikan satu set baju (seragam) batik,” jelasnya.
“Namun apabila siswa ini nanti benar-benar tidak mampu, tentunya kami ingin sangat membantu mereka semuanya. Baik itu seragam yang lain untuk kepentingan mereka,” imbuhnya.
Supaya bantuan tersebut tepat sasaran, kata Kiswanto, sekolah tidak hanya mengandalkan surat keterangan tidak mampu atau data administratif. Siswa yang betul-betul tidak mampu itu akan dilakukan verifikasi lewat kunjungan ke rumah atau home visit.
Orang tua siswa tak perlu menyiapkan surat keterangan tidak mampu sebagai syarat utama. Sekolah akan melihat langsung kondisi keluarga melalui kunjungan lapangan agar hasilnya lebih akurat.
Ia menyebutkan, sejauh ini di lapangan sudah ada temuan siswa yang masuk lewat jalur afirmasi meski berasal dari keluarga mampu. Sebaliknya, ada juga siswa yang tidak masuk jalur afirmasi, tetapi kondisi keluarganya benar-benar tidak mampu.
“Nanti kan ada kunjungan rumah, ada pertanyaan dari sekolah, sudah akan diketahui. Karena sementara ini banyak yang dari afirmasi, tapi setelah di cek ternyata keluarga ini bukan dari keluarga yang tidak mampu. Jadi kita hanya mengkaji, jangan-jangan nanti salah sasaran apa yang kita sampaikan kepada anak didik kita,” kata Kiswanto.
Kiswanto menjelaskan, standar awal siswa tidak mampu mengacu pada data pemerintah, termasuk kelompok desil 1 dan desil 2. Namun keputusan akhir tetap akan dilihat dari hasil verifikasi lapangan oleh sekolah.
Karenanya, Cabang Dinas Pendidikan Jatim meminta sekolah berhati-hati dalam menentukan penerima bantuan tambahan seragam itu. Tujuannya, siswa yang benar-benar membutuhkan tidak terbebani biaya, serta bantuan tidak salah sasaran.
“Kita berhati-hati, sekolah kami perintahkan untuk harus cek lapangan, jangan sampai nanti orang yang benar-benar tidak mampu kita bebani dan kita harus membantu mereka,” ujarnya.
Sementara terkait kelengkapan seragam khas sekolah, seperti batik, olahraga, kaus kaki berlogo, atau atribut lain, Kiswanto kembali menegaskan tidak ada kewajiban bagi siswa untuk membelinya di sekolah.
“Jadi saya tekankan dulu, semuanya tidak yang afirmasi, tidak akan lagi, semua tidak wajib. Bahkan nanti sampai pembelajaran tidak memakai itu pun, tidak ada kewajiban untuk itu,” ucapnya.
Sebaliknya, jika belum memiliki perlengkapan tersebut, siswa tidak boleh dibebani secara wajib. Namun ia memastikan pihaknya bersama pihak sekolah akan berusaha memberikan bantuan sepenuhnya.
“Kami dan sekolah kerja sama untuk membantu itu sepenuhnya. Dan sementara yang sudah kami berikan insyaallah yang pramuka satu stel, dan juga putih abu-abu kita sudah kita berikan,” sambungnya.
Jika nantinya orang tua siswa diberi rincian paket seragam yang bersifat wajib bayar, Kiswanto meminta hal itu diabaikan. Menurutnya, pembelian seragam bisa dilakukan secara eceran sesuai kebutuhan.
“Kami sudah sampaikan pada sekolah, enggak ada rincian, enggak ada paket harus bayar ini, bayar ini, bayar ini. Yang jelas tidak ada paket harus bayar sekian dan sebagainya. Karena saya katakan tidak tidak wajib untuk membeli,” tegasnya.
Kiswanto memastikan proses verifikasi di sekolah akan dilakukan secepatnya. Ia menekankan, hal paling penting dari kebijakan bantuan seragam ini adalah memastikan bantuan benar-benar diterima siswa yang membutuhkan.
“Yang penting itu tepat sasaran, yang penting tepat sasaran. Kami ingin membantu orang-orang yang benar-benar (tidak mampu). Jadi, yang tidak masuk list keluarga tidak mampu, ternyata ada banyak yang benar-benar tidak mampu,” pungkasnya. (bil/ham)
Komentar (0)