Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan masih memiliki tunggakan atau utang senilai Rp1,6 triliun yang berasal dari berbagai jenis belanja pada tahun anggaran 2025.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan total tunggakan yang harus diselesaikan mencapai sekitar Rp1,6 triliun. Menurutnya, sebagian pembayaran masih tertahan karena harus melalui mekanisme review sesuai ketentuan sebelum dapat dicairkan.
“Ini kira-kira nanti tunggakan yang akan kami bayarkan di tahun 2026 yang sementara ini memang alokasi anggarannya masih diblokir, tetapi beberapa hal yang memang sudah melewati proses review dan sudah sesuai dengan ketentuan memang akan segera dibayarkan oleh DJA [Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan],” kata Agustina dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR, dikutip Minggu (19/7/2026).
Agustina menuturkan terdapat kegiatan tahun 2025 yang telah selesai dilaksanakan, tetapi belum dapat dibayarkan sehingga akan diselesaikan melalui mekanisme tunggakan menggunakan DIPA tahun anggaran 2026.
Saat ini, proses tersebut masih memerlukan sejumlah tahapan review oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Inspektorat, hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Itu yang menyebabkan kami minta maaf kepada seluruh pihak ketiga yang mungkin ada tagihan kepada BGN, belum bisa semuanya kami laksanakan, kami bayarkan karena masih ada proses,” ujarnya.
Baca Juga
- Tunggakan BGN Rp1,6 Triliun
- Penjelasan BGN soal Aset Motor Listrik Belum Tercatat di Lapkeu 2025
- Purbaya Bilang BGN Minta Bantuan Pengawasan Dapur MBG di Seluruh Daerah
Secara terperinci, tunggakan BGN terbesar berasal dari belanja modal (aset) untuk pembangunan dapur yang dibiayai APBN sebesar Rp1,04 triliun.
“Ini mohon maaf kami mungkin masih banyak utang ke tempat lain. Jasa lainnya, ada EO [Event Organizer], publikasi dan sebagainya Rp330 miliar,” imbuhnya.
Kemudian, terdapat tunggakan belanja sertifikasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebesar Rp111,63 miliar, serta tunggakan bantuan pemerintah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp100,64 miliar.
Adapun tunggakan lainnya meliputi belanja bahan sebesar Rp16,12 miliar untuk pengadaan seragam, call center, sendok, dan kebutuhan lainnya. Lalu, utang kepada Universitas Pertahanan (Unhan) sebesar Rp7,39 miliar, perjalanan dinas (perdin) sebesar Rp684,39 juta, honor narasumber sebesar Rp812,96 juta, jasa konsultan sebesar Rp200 juta, serta sewa kendaraan insidentil senilai Rp121,95 juta.
“Tapi insyaallah kami akan lunasi, kami akan selesaikan di tahun 2026 ini,” pungkasnya.
Komentar (0)