PASCA gelombang demonstrasi mahasiswa pada pertengahan Juni 2026, Presiden Prabowo Subianto menyatakan, “saya tahu siapa yang bayar-bayar demo.”
Pernyataan seperti ini adalah contoh klasik bagaimana kekuasaan menggeser fokus perdebatan: dari isi tuntutan demonstran ke motif dan moralitas para demonstran.
Dalam satu kalimat, demonstrasi bergeser dari “hak warga untuk protes” menjadi “proyek pesanan yang patut dicurigai.”
Di saat yang sama, kalimat itu merupakan bentuk power talk: bahasa kekuasaan yang menegaskan negara punya informasi, punya daya, dan siap “menindak” jika mau.
Framing dan DelegitimasiDalam literatur framing, Robert Entman menyebut, aktor politik memilih aspek tertentu dari realitas, menonjolkannya, lalu menawarkan definisi masalah, tafsir sebab, dan penilaian moral.
Di sini, yang dipilih bukan “kegelisahan atas kebijakan”, melainkan “bayaran” dan “bohir”.
Alih-alih menempatkan demonstrasi sebagai ekspresi keresahan warga atas harga kebutuhan pokok, kebebasan sipil, atau program andalan pemerintah, pernyataan tersebut menggeser fokus ke “siapa yang membayar”.
Inti masalah bergeser dari substansi kebijakan menjadi motif dan moralitas demonstran.
Hak konstitusional untuk protes dipersepsikan ulang sebagai proyek pesanan yang didanai aktor tertentu.
Erving Goffman mengingatkan, frame adalah “kacamata” yang kita gunakan untuk membaca peristiwa.
Baca juga: Kita Perlu Bodo Amat
Begitu aspek “bayaran” ditonjolkan, negara mengundang publik memandang aksi jalanan bukan sebagai koreksi kebijakan, tetapi sebagai permainan elit.
Publik berhenti dari pertanyaan substantif semacam “apa isi tuntutan?”, “apakah kebijakan ini bertentangan dengan keadilan sosial?”, lalu terseret ke pertanyaan lain: “siapa bohirnya?”, “siapa yang menggerakkan di belakang?”.
Power talk memperkuat efek ini: ketika kepala negara berkata “saya tahu”, yang bekerja bukan hanya argumen, tetapi juga aura intelijen dan ancaman simbolik.
Di titik ini, delegitimasi gerakan bekerja. Max Weber mengaitkan legitimasi dengan penerimaan publik terhadap otoritas; David Beetham menambahkan, legitimasi juga bergantung pada kesesuaian tindakan kekuasaan dengan aturan sah dan rasionalitas moral di mata warga.
Dalam konteks demonstrasi, legitimasi tidak hanya milik pemerintah, tetapi juga milik gerakan sosial.
Komentar (0)