Pemerintah menegaskan Indonesia tidak memilih berpihak kepada Amerika Serikat (AS) maupun Cina dalam persaingan pengembangan kecerdasan buatan alias AI yang semakin menguat. Meski menjadi salah satu negara pendiri World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO), Indonesia memastikan akan tetap menjalin kerja sama AI dengan berbagai negara sesuai kepentingan nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia menerapkan pendekatan multi-source dalam membangun ekosistem AI nasional. Artinya, pemerintah membuka peluang kolaborasi dengan berbagai mitra internasional tanpa bergantung pada satu negara.
"Terkait dengan AI adalah produk teknologi dan ini merupakan tools yang sifatnya netral dalam tanda petik non-politik," kata Airlangga dalam siaran langsung konferensi pers secara daring dari Cina, Jumat (17/7) malam.
Menurut Airlangga, kerja sama Indonesia dengan WAICO tidak bertentangan dengan berbagai inisiatif AI yang dikembangkan Amerika Serikat. Ia menyebut Indonesia hingga kini juga masih terlibat dalam pengembangan AI melalui skema PACT dan SILICA yang diinisiasi pemerintah AS.
"Ini bukan dua hal yang dipertentangkan, karena orientasi maupun prioritasnya agak berbeda," ujarnya.
Saat ini Indonesia resmi menjadi salah satu dari 29 negara pendiri WAICO melalui penandatanganan pada Kamis (16/7) di Cina. Dari total keanggotaan ini, tidak ada AS di dalamnya.
Sebanyak 29 negara tersebut terdiri dari Algeria, Belarus, Brazil, Cambodia, Cameroon, Congo, Cuba, Ethiopia, Indonesia, Kazakhstan, Kenya, Kyrgyzstan, Laos, Lesotho, Malaysia, Mozambique, Myanmar, Nicaragua, Oman, Pakistan, Russia, Senegal, Serbia, South Africa, Tajikistan, Uzbekistan, Venezuela, Zambia, dan Cina.
Airlangga menjelaskan WAICO lebih berfokus pada pengembangan tata kelola dan pemanfaatan AI sebagai teknologi. Sedangkan kerja sama dengan Amerika Serikat melalui Pax Silica Pact atau Deklarasi Pax Silica yang merupakan keja sama berfokus untuk mengamankan rantai pasokan bagi teknologi canggih seperti AI, semikonduktor (chip), infrastruktur komputasi, hingga minerak kritis.
Bahkan, menurutnya, pembahasan mengenai AI juga telah masuk dalam bab ekonomi digital pada kesepakatan Agreement on Reciprocal Tariff antara Indonesia dan Amerika Serikat.
"Yang kami sampaikan ke Amerika tentunya AI dalam Pax Silica itu kita ingin memperdalam yang sifatnya bilateral," ujarnya.
Perkuat Diplomasi TeknologiSelain menjaga kerja sama dengan Amerika Serikat, Indonesia juga memperluas kolaborasi teknologi dengan berbagai negara lain. Airlangga mencontohkan pemerintah telah menggandeng perusahaan desain chip asal Inggris, Arm. Kerja sama ini untuk mengembangkan ekosistem semikonduktor nasional.
"Indonesia sebetulnya dalam pengembangan digitalisasi maupun ekosistem digital ini melakukan kebijakan yang sifatnya multi-source," ujarnya.
Pendekatan tersebut juga tercermin dalam agenda kunjungan pemerintah ke Cina. Selain menghadiri penandatangan pembentukan WAICO, delegasi Indonesia menggelar pertemuan dengan sejumlah perusahaan teknologi seperti ByteDance, Huawei, Deep Robotics, Yuntu, dan FiberHome.
“Ke depan tentu dengan mengoptimalkan WAICO, kita bisa memperluas transfer of technology, dan juga membuka kesempatan agar UMKM kita juga memperoleh data dan kesempatan yang sama,” katanya,
Kepentingan Nasional Jadi PrioritasWakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Angga Raka Prabowo menegaskan pemerintah tidak memandang pengembangan AI dari perspektif persaingan geopolitik. Hal ini melainkan sebagai upaya memperkuat kepentingan nasional.
Ia mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam WAICO bertujuan agar Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga ikut berperan dalam penyusunan tata kelola AI global. Hal ini termasuk aspek etika, keamanan, dan pemanfaatannya bagi masyarakat.
"Intinya, kita tidak ada kubu-kubuan. Yang diutamakan adalah our national interest, kepentingan nasional kita," ujarnya.
Ia menambahkan pemerintah juga tengah menyelesaikan dua regulasi penting. Pertama yakni Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Artificial Intelligence 2026–2029 dan Peraturan Presiden tentang Etika Artificial Intelligence yang saat ini masih dalam proses.
“Sekarang sedang dalam pembahasan dalam tahap akhir. Mohon doanya juga dari kawan-kawan sekalian,” kata Angga.
WAICO diinisiasi sebagai organisasi internasional antar pemerintah yang bersifat independen dan non-profit di bawah kerangka kerja Perserikatan Bangsa-bangsa untuk mempromosikan kemajuan inovatif AI. Selain itu juga untuk penerapan AI for good and for all di seluruh dunia.
Fungsi WAICO yaitu peningkatan kerja sama internasional dalam peningkatan kapasitas serta akses terhadap layanan dan teknologi AI. Begitu juga dalam pengembangan teknologi AI yang terbuka, inklusif, dan adil untuk mendukung supply demand matchmaking, penguatan koordinasi strategi pengembangan, etika AI, serta mendukung proses tata kelola AI di dalam kerangka kerja PBB.
Penandatanganan pendirian WAICO ini diproyeksikan akan memberikan dorongan yang signifikan bagi upaya pemerintah dalam menjadikan sektor ekonomi digital sebagai mesin utama penggerak dan pendorong pertumbuhan ekonomi baru Indonesia.
Komentar (0)