BGN Akui Target Kinerja 2025 Baru Tercapai 59 Persen, Serapan Belanja Barang Hanya 66 Persen

Proses pemorsian MBG yang dilakukan oleh penjamah makanan SPPG Polda Papua Barat di Manokwari, Selasa, 4 November 2025. (Sumber: ANTARA/Fransiskus Salu Weking)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Badan Gizi Nasional (BGN) mengakui target kinerja program pada 2025 belum sepenuhnya tercapai. Realisasi Program Pemenuhan Gizi Nasional baru mencapai sekitar 59 persen, sementara serapan belanja barang juga baru menyentuh 66 persen dari pagu anggaran.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, capaian tersebut tercantum dalam laporan keuangan BGN yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Pada 2025, program prioritas BGN terdiri atas Program Pemenuhan Gizi Nasional dan Program Dukungan Manajemen. Kami mengakui masih terdapat target kinerja yang belum tercapai. Realisasi Program Pemenuhan Gizi Nasional baru mencapai sekitar 59 persen, sedangkan Program Dukungan Manajemen juga belum terealisasi 100 persen," kata Agustina dalam rapat bersama DPR di Gedung DPR-MPR, Jakarta, Jumat (17/7/2026).

Baca Juga: BGN Ungkap Alasan Tagihan Vendor Belum Dibayar, Tunggu Kemenkeu Buka Blokir Anggaran

Selain capaian program yang belum optimal, BGN juga mencatat realisasi belanja barang sebesar Rp48 triliun dari anggaran Rp73 triliun, atau sekitar 66 persen.

Menurut Agustina, rendahnya serapan anggaran dipengaruhi beberapa faktor, termasuk tambahan anggaran (ABT) sebesar Rp14 triliun yang diajukan BGN namun pada akhirnya tidak terserap.

"Belanja barang dianggarkan Rp73 triliun, tetapi realisasinya hanya Rp48 triliun atau sekitar 66 persen. Salah satu penyebabnya, BGN sempat mengajukan tambahan anggaran (ABT) sebesar Rp14 triliun yang pada akhirnya juga tidak terserap," terangnya dikutip dari kanal YouTube resmi DPR RI. 

Baca Juga: BGN Akui Punya Tunggakan Belanja Rp1,6 Triliun: Realisasi Belanja Barang Hanya 66 Persen

Ia menjelaskan, di dalam realisasi belanja tersebut juga terdapat pengembalian belanja serta tunggakan yang menjadi tanggung jawab BGN dan akan diselesaikan pada 2026.

Di sisi lain, realisasi belanja pegawai juga jauh di bawah target. Dari anggaran Rp3,3 triliun, realisasinya hanya Rp117 miliar karena pengangkatan pegawai PPPK batch ketiga yang direncanakan pada 2025 baru terlaksana pada 2026.

Penulis : Dina Karina Editor : Gading-Persada

Sumber : YouTube DPR RI